Bahlil mengatakan ketimbang memberikan rekomendasi tak berguna bagi Indonesia, IMF sebaiknya memberikan saran ke negara yang lagi gagal.
Selain Bahlil, Jokowi juga memberikan reaksinya. Ia menyatakan tak akan mundur dengan kebijakan hilirisasi nikel Cs yang sudah dijalankan Indonesia meskipun mendapatkan penolakan dari sejumlah lembaga internasional, termasuk IMF.
Baca Juga:
Kementerian ESDM Buka Suara, Soal Tudingan AS Ada Kerja Paksa di Industri Nikel RI
"Hilirisasi harus kita teruskan meskipun digugat WTO, meskipun diberi peringatan IMF, apapun barang ini harus kita teruskan," kata Jokowi dalam dalam Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023-2028, Senin (31/7).
Jokowi mengatakan hilirisasi membawa manfaat termasuk dalam pembukaan lapangan kerja. Ia mencontohkan hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah telah menyediakan lapangan kerja bagi 71.500 tenaga kerja dari sebelumnya 1.800 tenaga kerja.
Kemudian di Maluku Utara sebelum hilirisasi hanya ada 500 orang yang bekerja di pengolahan nikel. Namun setelah ada hilirisasi naik menjadi 45.600 pekerja.
Baca Juga:
Balai Kemenperin di Makassar Dukung Pemerataan Ekonomi Wilayah Timur
Tak hanya dari sisi lapangan kerja, Jokowi mengatakan negara juga mendapat keuntungan atas hilirisasi dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), royalti, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
[Redaktur: Alpredo Gultom]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
