WAHANANEWS.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung ke Jakarta untuk membuktikan kebenaran data yang menyebut dana Rp4,1 triliun milik APBD Jabar mengendap sebagai deposito.
Langkah ini diambilnya setelah muncul pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut Jawa Barat termasuk dalam 15 daerah dengan dana mengendap besar di perbankan.
Baca Juga:
ASN Pemprov Jabar yang Malas Akan Diekspos ke Publik, Dedi Mulyadi: Biar Masyarakat Tahu Siapa yang Bekerja dan Siapa yang Tidak
Dedi mengatakan pihaknya tak ingin ada polemik berkepanjangan, sehingga ia memilih mendatangi dua lembaga sekaligus, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia, guna mengonfirmasi sumber data tersebut.
“Hari ini saya (memang) sudah jadwalkan ke Kemendagri, setelah dari sana ke Bank Indonesia,” ujar Dedi pda wartawan, Rabu (22/10/2025).
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah lebih dulu menelusuri keabsahan data secara internal dengan memanggil seluruh pejabat yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah.
Baca Juga:
PNS Malas Akan Dipermalukan di Sosmed, Dedi Mulyadi Tegaskan Aturan Baru
“Para pejabat sudah saya panggil. Saya kumpulkan untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data, dan fakta, atau berbohong,” tegasnya.
Dedi menambahkan, berdasarkan laporan internal yang diterimanya pada 15 Oktober 2025, tidak ditemukan adanya simpanan dana Pemprov Jawa Barat mencapai Rp4,1 triliun seperti yang diklaim oleh Menteri Keuangan.
“Itu tidak ada,” katanya menegaskan.
Setelah melakukan pengecekan di lingkungan Pemprov Jabar, Dedi mengatakan akan mendatangi langsung Kemendagri untuk mencocokkan data, sebelum kemudian berkoordinasi dengan Bank Indonesia guna menelusuri sumber angka yang menimbulkan perdebatan tersebut.
“Hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh proses verifikasi akan dilakukan secara transparan agar masyarakat mendapatkan informasi berdasarkan fakta, bukan asumsi.
Dedi menekankan bahwa keterbukaan informasi publik adalah hal utama, terlebih ketika menyangkut pengelolaan keuangan daerah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, dalam rapat inflasi daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin (20/10/2025), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Pemprov Jawa Barat memiliki dana deposito sebesar Rp4,17 triliun.
Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyinggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan deposito Rp14,68 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp6,8 triliun.
Menurut Purbaya, data tersebut berasal dari Bank Indonesia yang mencatat total dana kas daerah yang mengendap di rekening mencapai Rp233 triliun, terdiri atas simpanan pemerintah kabupaten Rp134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp39,5 triliun.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
