WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons pernyataan calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo soal banyak perusahaan pelat merah bangkrut.
Ganjar menyebut banyak BUMN karya bangkrut, karena tidak bekerja secara efisien.
Baca Juga:
Pertamina Pastikan Kebutuhan Energi Nasional Aman Hadapi Nataru
Erick sendiri meyakini pernyataan Ganjar itu bukan hal yang negatif. Ia menilai Ganjar menyatakan kritik itu agar BUMN bisa lebih baik lagi.
"Yang beliau (Ganjar) sampaikan bahwa BUMN Karya ke depan harus lebih baik lagi, sepakat," kata Erick, seperti dikutip dari detikfinance, Kamis (9/11).
Erick pun mengaku selama ia menjabat dirinya selalu bekerja keras untuk memperbaiki kondisi BUMN Karya yang ada.
Baca Juga:
ID FOOD Catat Produksi Gula Dua Kali Lipat Lebih Tinggi dari Produksi Nasional 2024
"Bagaimana penugasan di jalan tol sekarang transparan, mana yang feasible, mana yang kurang feasible. Kalau yang feasible tentu kita lakukan aksi korporasi. Kalau kurang feasible ya pemerintah hadir," imbuhnya.
Lebih lanjut, Erick mengaku terbuka terhadap kritik dan saran yang disampaikan semua pihak. Apalagi, saat ini sudah masuk tahun politik. Ia pun yakin capres lain bakal memberikan pernyataan atau kritik terhadap kondisi BUMN saat ini.
"Tapi saya yakinkan kepada para calon presiden, empat tahun terakhir ini BUMN sudah ke arah yang sangat bagus, hasilnya sudah ada, tetapi apakah masih ada kekurangan? Ya pasti ada, yang namanya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, jadi saya terbuka," tutur Erick.
Ganjar mengatakan banyak BUMN karya bangkrut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Rabu (8/11). Hal itu ia sampaikan menanggapi pernyataan panelis terkait BUMN yang sulit balik modal karena menggarap proyek infrastruktur yang dibebankan pemerintah kepada mereka.
"Sudah ada berapa perusahaan, BUMN bangkrut, yang karya-karya karena ngurus ini? Banyak. Inefisien kuncinya," kata Ganjar.
Ia mengatakan hal itu terjadi karena tata kelola yang tidak baik dalam BUMN. Ia mengatakan perusahaan pelat merah seharusnya bisa menilai proyek yang akan dikerjakan.
"Kalau kemudian dipaksakan dan kapasitasnya enggak ada, masa iya sih BUMN kita sudah mengerti tidak feasible dia tidak melaporkan?," ucapnya.
Ganjar juga menyindir BUMN yang kemudian akhirnya harus disuntik modal negara. Ia mempertanyakan apakah ada sanksi bagi BUMN yang tak efisien.
"Akhirnya APBN disuntik terus, disuntik terus gitu kan. Ada nggak sih penaltinya ke mereka kalau kamu tidak perform kamu tidak gajian?," ujarnya.
Ke depan, Ganjar mengatakan akan me-review perusahaan-perusahaan BUMN yang bermasalah jika terpilih dalam Pilpres 2024.
"Artinya, ketika kita menangani hal-hal semacam ini, ini yang sebelah sini sudah terlanjur ugal-ugalan, yang di sini sudah terlanjur depend on jadi utang. Tugas kita menyelesaikan tak perlu menyalahkan," kata Ganjar.
[Redaktur: Sandy]
