"Ini juga merupakan penyimpan keanekaragaman hayati yang tak tergantikan, termasuk habitat orangutan Kalimantan. Sekarang Kementerian Pertahanan telah menerobos masuk dengan tentara, dan membuka hutan untuk program Food Estate monokultur yang membawa bencana," ujarnya.
Belum ada tanggapan dari Kemenhan tentang pernyataan Greenpeace tentang potensi penggundulan hutan. Namun, sebelumnya, pemerintah menyatakan akan menggalakkan program food estate dengan alasan ketahanan pangan nasional. Kebijakan itu masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional.
Baca Juga:
Greenpeace Gelorakan Pemakaian Produk “Reuse” dan “Refill”
Penguatan Pertahanan
Pemerintah sebelumnya menganggarkan Rp1,595 triliun untuk mendanai food estate pada 2021--2023. Menteri Pertahanan Prabowo Subinto menyebut proyek ini berkaitan dengan pertahanan.
"Ada sinyalemen bahwa presiden ingin mengembangkan pertahanan yang kuat berdimensi holistik melalui penguatan pertahanan militer dan nonmiliter sekaligus," kata Prabowo pada Dies Natalis Fakultas Kehutanan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada pertengahan Oktober 2020.
Baca Juga:
Tanker Pertamina Prime "Disandera" Aktivis Greenpeace karena Boikot Rusia
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo pun mengapresiasi Kementerian Pertanian dalam pengembangan kawasan food estate di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia berharap proyek di Belu dapat dioptimalkan untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.
Harapan itu disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau lahan food estate bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Presiden Jokowi yang juga menanam jagung bersama Mentan tersebut berharap teknologi pertanian modern di Kabupaten Belu dapat mempercepat peningkatan perekonomian. Food estate, kata Jokowi, diharapkan bermanfaat untuk masyarakat pelosok perbatasan lintas negara serta mendukung ketahanan pangan nasional.
