Sebagai informasi, dalam Rancangan APBN 2026, pemerintah mengusulkan anggaran TKD sebesar Rp 650 triliun, turun 29,34 persen dibandingkan alokasi Rp 919,9 triliun dalam APBN 2025.
Perincian TKD 2026 meliputi dana bagi hasil (DBH) Rp 45,1 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp 373,8 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp 155,1 triliun, dana otonomi khusus Rp 13,1 triliun, dana keistimewaan Yogyakarta Rp 500 miliar, dana desa Rp 60,6 triliun, dan insentif fiskal Rp 1,8 triliun.
Baca Juga:
Ketergantungan Fiscal dari Pusat Dinilai Masih Tinggi, Fraksi PKB Minta Pemda Ngada Cari Solusi
Usulan Mahyeldi agar gaji ASN dibiayai pemerintah pusat dinilai relevan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen meningkatkan kesejahteraan aparatur negara.
Dalam program “8 Hasil Terbaik Cepat” (Quick Wins), pemerintah menetapkan salah satu prioritasnya adalah peningkatan gaji ASN, terutama bagi guru, dosen, tenaga kesehatan, anggota TNI/Polri, dan pejabat negara.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
