WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah bersikukuh menahan harga BBM bersubsidi di tengah gejolak global, dengan taruhan besar pada stabilitas ekonomi dan sosial nasional.
Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meskipun harga minyak dunia mengalami tekanan akibat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Baca Juga:
Ferdinand Bongkar “Jebakan” JK, Kenaikan BBM Bisa Jadi Senjata Jatuhkan Prabowo
Kebijakan ini kembali ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai langkah menjaga stabilitas sosial sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam wawancara pada Kamis (2/4/2026), Purbaya menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat untuk menyerap dampak kenaikan harga minyak global.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah fiskal, termasuk pemangkasan belanja kementerian hingga 10 persen serta penerapan pajak ekspor baru untuk komoditas batu bara.
Baca Juga:
Gegara Geopolitik Global, Makan Bergizi Gratis Jadi 5 Hari Dalam Seminggu
“Jika kita menghapus subsidi, inflasi akan meningkat, biaya modal akan meningkat,” kata Purbaya.
Ia menegaskan bahwa kenaikan harga BBM berpotensi memicu tekanan besar terhadap stabilitas sosial dan ekonomi nasional.
Pemerintah pun memilih untuk menghindari risiko tersebut dengan tetap mempertahankan subsidi energi.
"Akan ada lebih banyak protes di jalanan, yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Ini adalah kebijakan yang sangat berisiko,” kata dia.
Keputusan untuk menahan harga BBM ini telah diumumkan sejak Rabu (1/4/2026) sebagai respons terhadap dinamika harga energi global.
Sebelumnya, pemerintah juga menyebut bahwa beban sementara dari kebijakan ini akan ditanggung oleh Pertamina.
Namun demikian, pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran subsidi BBM sebesar Rp 90 triliun hingga Rp 100 triliun untuk mengantisipasi lonjakan harga.
Purbaya yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan memastikan bahwa defisit APBN tetap akan berada dalam batas aman sesuai ketentuan undang-undang.
Ia memperkirakan defisit akan berada di kisaran 2,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meskipun harga minyak rata-rata mencapai US$100 per barel.
Dalam pernyataan sebelumnya, ia juga menegaskan bahwa posisi APBN masih kuat berkat adanya cadangan dana dalam bentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 420 triliun.
Sebagian dana tersebut, sekitar Rp 200 triliun, telah ditempatkan di bank-bank BUMN untuk menjaga likuiditas sektor keuangan.
Di sisi lain, ia memastikan kebijakan pemangkasan anggaran tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena difokuskan pada pengeluaran yang dinilai tidak produktif.
Pengeluaran seperti rapat di hotel dan perjalanan dinas berlebih menjadi sasaran efisiensi pemerintah.
Purbaya juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,5 persen pada kuartal pertama dan berpotensi menyentuh 6 persen sepanjang tahun ini.
Target tersebut tergolong ambisius karena dalam satu dekade terakhir Indonesia belum kembali mencapai pertumbuhan ekonomi di level tersebut.
Terakhir kali ekonomi Indonesia tumbuh 6 persen terjadi pada 2012 saat harga komoditas global mengalami lonjakan.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
