“Kelompok berpendapatan rendah dan menengah merupakan kelompok yang paling rentan mengalami tekanan daya beli,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga diminta mewaspadai potensi kenaikan inflasi, penurunan konsumsi rumah tangga, perlambatan aktivitas ekonomi, hingga spekulasi harga dan penimbunan barang yang dapat merugikan konsumen.
Baca Juga:
KSAD Maruli Bantah TNI Urusi Begal: Pelaku Takut karena Ada Tentara
Untuk mencegah gejolak sosial dan menjaga kepercayaan masyarakat, BPKN RI merekomendasikan pemerintah memperkuat komunikasi publik dalam setiap kebijakan yang berdampak luas.
Langkah yang disarankan antara lain menyampaikan alasan kebijakan secara terbuka dan berbasis data, melakukan sosialisasi sebelum kebijakan diterapkan, menjelaskan langkah mitigasi bagi kelompok rentan dan UMKM, melibatkan organisasi konsumen serta pemangku kepentingan lainnya, dan menyediakan kanal pengaduan yang responsif.
“Kepercayaan publik merupakan modal utama keberhasilan setiap kebijakan pemerintah. Karena itu, transparansi, pengawasan yang kuat, dan komunikasi yang efektif harus menjadi prioritas dalam pengelolaan sektor energi nasional,” pungkas Mufti.
Baca Juga:
Beruang Masuk Kota, 94 Sekolah di Utsunomiya Jepang Terpaksa Hentikan Aktivitas
[Redaksi: Rinrin Khaltarina]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
