WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ambisi besar Presiden Prabowo Subianto menggenjot pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt membuka peluang efisiensi raksasa yang diyakini mampu memangkas beban negara hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun.
Langkah awal pemerintah melalui konversi pembangkit listrik tenaga diesel sebesar 13 gigawatt dinilai sebagai strategi krusial dalam mempercepat transisi energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor yang mahal.
Baca Juga:
DPR Pastikan Stok BBM Aman, Harga Dipastikan Tak Naik
Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan biaya listrik secara signifikan serta menghasilkan efisiensi anggaran negara hingga 4 miliar dolar AS atau setara Rp62 triliun per tahun.
Ketergantungan terhadap pembangkit diesel selama ini disebut menjadi beban serius bagi keuangan negara, terutama akibat tingginya biaya impor bahan bakar dan volatilitas harga minyak global.
Data IEEFA menunjukkan lonjakan biaya produksi listrik dari PLTD yang meningkat dari Rp4.746 atau sekitar 0,37 dolar AS per kWh pada 2020 menjadi Rp8.748 atau sekitar 0,57 dolar AS per kWh pada 2023.
Baca Juga:
Tarif Listrik April–Juni 2026 Tidak Naik, Ini Alasan Pemerintah
Situasi geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah, semakin menegaskan kerentanan Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dan memperlihatkan bahwa ketahanan energi sulit tercapai tanpa mengurangi ketergantungan pada pasar energi global.
Perhitungan terbaru IEEFA mengungkapkan bahwa kombinasi pembangkit listrik tenaga surya dengan battery energy storage system mampu menghasilkan listrik dengan biaya jauh lebih rendah, yakni sekitar 0,08 hingga 0,20 dolar AS per kWh.
Biaya tersebut dinilai jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan PLTD yang berada di kisaran 0,29 hingga 0,40 dolar AS per kWh, bahkan sempat melonjak hingga 0,55 sampai 0,65 dolar AS per kWh pada 2023.
“Peralihan ke sistem PLTS akan mengubah struktur biaya elektrifikasi di pulau-pulau terpencil, dibanding harus mengimpor bahan bakar dan menghadapi logistik kompleks, Indonesia dapat memanfaatkan sinar matahari yang melimpah, menyimpannya secara lokal, dan mendistribusikannya secara andal selama lebih dari satu dekade,” kata Research & Engagement Lead IEEFA Mutya Yustika, Kamis (2/4/2026).
IEEFA juga memperkirakan konversi PLTD ke PLTS dapat menghemat sekitar 2 miliar dolar AS dari pengurangan impor bahan bakar diesel.
Selain itu, langkah tersebut diproyeksikan mampu memangkas subsidi listrik sebesar 1,5 hingga 2 miliar dolar AS per tahun atau sekitar 15 sampai 18 persen dari total subsidi dan kompensasi listrik kepada PT PLN (Persero) yang mencapai 11 miliar dolar AS pada 2024.
Meski menawarkan manfaat ekonomi yang besar, implementasi program ini disebut masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian regulasi hingga proses pengadaan yang belum optimal.
IEEFA menyoroti pentingnya kejelasan skema tarif listrik untuk proyek PLTS dan BESS agar dapat menarik investasi swasta.
Tanpa kepastian tarif yang transparan dan bankable, proses penandatanganan perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement berpotensi terhambat.
Kebutuhan investasi awal yang besar, yakni mencapai 15 hingga 19,5 miliar dolar AS, juga menjadi tantangan tersendiri dalam realisasi proyek ini.
Selain itu, kenaikan suku bunga global turut meningkatkan biaya pembiayaan proyek, khususnya untuk sistem skala kecil di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Permasalahan pengadaan lahan yang kerap terkendala regulasi kompleks dan inkonsistensi kebijakan juga dinilai perlu segera dibenahi.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah didorong melakukan integrasi perencanaan tata ruang, pembentukan bank tanah, penyusunan kontrak standar, serta pelibatan aktif masyarakat.
“Jika hambatan tersebut dapat diatasi, konversi PLTD ke PLTS tidak hanya akan menurunkan biaya listrik, tetapi juga memperkuat ketahanan energi dan mendorong transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan di Indonesia,” kata Mutya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
