WahanaNews.co, Jakarta - Upaya Indonesia dalam pengembangan energi hijau sangat relevan dengan komitmen G20 untuk mempercepat pendanaan transisi energi, termasuk target untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan global.
Menurut Deni Surjantoro selaku Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan dalam keterangan resminya pada (21/11), Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini untuk menarik investasi internasional dan teknologi dalam mendukung target transisi energi nasional, termasuk pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik (Electric Vehicle).
Baca Juga:
4 Tips Sukses Bisnis Kuliner di Era Digital
“Indonesia berkomitmen untuk ikut menurunkan emisi karbon untuk mencegah pemburukan perubahan iklim yang memberikan dampak buruk bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia”, ungkap Presiden Prabowo Subianto sebagaimana diterangkan oleh Deni.
Selain itu, para pemimpin G20 juga menyoroti pentingnya Dana Pandemi (Pandemic Fund) dan peran Gugus Tugas Bersama Keuangan dan Kesehatan (Joint Finance and Health Task Force) dalam meningkatkan kesiapsiagaan global terhadap pandemi. Hal ini memberikan manfaat langsung bagi Indonesia dalam membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh.
“Hibah dari Dana Pandemi dapat digunakan untuk mendukung kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi, serta memperkuat fasilitas kesehatan, termasuk pengadaan alat kesehatan dan vaksin,” tambah Deni.
Baca Juga:
Pemerintah Dukung Peningkatan Ekspor dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan
Sementara, diskusi tentang Solusi Perpajakan Dua Pilar (Two-Pillar Solution) dan kerangka kerja perpajakan internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (United Nations) juga menjadi pembahasan utama dalam KTT kali ini.
Kesepakatan pada Solusi Perpajakan Dua Pilar memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan multinasional melalui pengenaan pajak minimum global.
Selain itu, kerangka kerja perpajakan internasional oleh PBB menciptakan ruang bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan global, memastikan kebijakan pajak internasional yang adil, dan mengatasi tantangan erosi basis pajak (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS).
Selain pada sesi utama, Deni mengatakan bahwa Menteri Keuangan juga turut mendampingi Presiden RI dalam pertemuan bilateral dengan para Kepala Negara, di antaranya dari Qatar dan India.
“Beberapa topik yang dibahas pada pertemuan bilateral ini meliputi kerja sama strategis dalam bidang ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan investasi transisi energi. Harapannya, pembahasan ini dapat memperkuat hubungan bilateral dan mendorong masuknya investasi yang mendukung prioritas nasional Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tandas Deni. Demikian dilansir dari laman kemenkeugoid, Selasa (26/11).
[Redaktur: JP Sianturi]