WahanaNews.co, Jakarta - Pemerintah Indonesia menawarkan peluang kerja sama investasi kepada negara-negara di kawasan Asia-Afrika melalui pertemuan Organisasi Konsultasi Hukum Asia Afrika (AALCO) ke-61 di Nusa Dua, Bali.
“Indonesia berkomitmen untuk menciptakan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan para pelaku usaha,” kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Cahyo R Muzhar di sela AALCO ke-61 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (18/10/23).
Baca Juga:
Prabowo dan Bill Gates Dorong Kolaborasi Filantropi Melalui Danantara Trust Fund
Ia menjelaskan untuk mendukung kemudahan itu, Indonesia telah memangkas aturan birokrasi terhadap 3.000 peraturan nasional yang berkaitan dengan investasi pada 2019.
Sejak 2018, lanjut dia, pemerintah telah menerapkan penyederhanaan perizinan melalui sistem daring, Online Single Submisison (OSS).
“Indonesia memiliki pengaruh besar dalam perekonomian Asia dan menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara,” imbuhnya.
Baca Juga:
Kepercayaan Investor Terjaga, Realisasi Investasi Awal 2025 Capai Rp465,2 Triliun
Dari sisi ekonomi domestik, pemerintah memberikan ruang lebih besar kepada pelaku UMKM dengan mendorong pendampingan finansial, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas.
Cahyo menambahkan perekonomian di kawasan Asia Afrika mencatatkan nilai yang besar yakni diperkirakan mencapai sekitar 54 triliun dolar AS pada 2023 atau mencapai 42 persen produk domestik bruto (PDB) dunia.
“Selain memberikan kemudahan bisnis, Indonesia juga menjamin keamanan dan memastikan entitas bisnis kami tidak akan digunakan untuk transaksi ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme,” katanya.
