WahanaNews.co | Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyebutkan ada tiga strategi yang akan dilakukan pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi 2023.
"Pertama, strateginya adalah memperdayakan ekonomi domestik yang sangat besar," ujarnya saat dihubungi Tempo pada Ahad, 16 Oktober 2022.
Baca Juga:
Wamenkeu Suahasil: Sektor Perumahan Punya Multiplier Effect Tinggi untuk Perekonomian
Strategi itu dikerahkan mengingat penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 275 juta jiwa. Sehingga, program penguatan produk lokal atau program Bangga Buatan Indonesia (BBI) akan terus didorong. Di sisi lain, pemerintah juga akan melanjutkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor.
Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyebutkan ada tiga strategi yang akan dilakukan pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi 2023.
"Pertama, strateginya adalah memperdayakan ekonomi domestik yang sangat besar," ujarnya saat dihubungi Tempo pada Ahad, 16 Oktober 2022.
Baca Juga:
Indonesia Dorong Percepatan Aksesi OECD dan Integrasi Ekonomi ASEAN untuk Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan
Strategi itu dikerahkan mengingat penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 275 juta jiwa. Sehingga, program penguatan produk lokal atau program Bangga Buatan Indonesia (BBI) akan terus didorong. Di sisi lain, pemerintah juga akan melanjutkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor.
"Tidak cukup hanya lakukan stress test (uji tekanan)," ujarnya saat dihubungi Tempo pada Jumat, 14 Oktober 2022.
Bhima mengatakan uji tekanan sudah rutin dilakukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), tetapi yang saat ini mendesak untuk diterapkan adalah paket kebijakan. Isi paket kebijakan yang ia sarankan meliputi relaksasi pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11 persen menjadi 8 persen.
Menurutnya pemerintah perlu memberikan tambahan alokasi dana perlindungan sosial beserta bantuan subsidi bunga yang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemudian penambahan subsidi uang muka untuk properti, hingga subsidi upah bagi pekerja sektor informal.
Bhima menilai antisipasi resesi oleh pemerintah Indonesia masih bersifat fragmentasi alias tidak dalam satu koordinasi. Misalnya yang terjadi pada dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Padahal, kata dia, masalahnya kini bukan soal inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM.
"Waktu tidak banyak sehingga secepatnya bentuk tim koordinasi paket kebijakan resesi," tutur Bhima. [gab]
