WAHANANEWS.CO. Jakarta - MARTABAT Prabowo-Gibran merespons positif lonjakan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK karena capaian tersebut menjadi sinyal bahwa agenda hilirisasi, industrialisasi, pemerataan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja di era pemerintahan Prabowo-Gibran berada pada jalur yang menjanjikan.
Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan lonjakan minat investor terhadap KEK harus dibaca sebagai kesempatan emas untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional.
Baca Juga:
Infrastruktur IKN Capai Progres Signifikan, MARTABAT Prabowo-Gibran: Visi Besar Harus Dikawal Serius
“Ketika investasi KEK membeludak, negara tidak boleh bergerak lambat, karena investor membutuhkan kepastian, kecepatan, dan birokrasi yang mampu menjadi jembatan, bukan tembok,” ujar Tohom, Selasa (7/7/2026).
Menurut Tohom, tingginya minat investasi di KEK seperti Gresik, Kendal, dan Galang Batang membuktikan bahwa Indonesia memiliki daya tarik kuat sebagai basis manufaktur, hilirisasi mineral, industri berorientasi ekspor, logistik, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Ia menilai pemerintah perlu menjadikan lonjakan investasi tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki layanan perizinan dari hulu hingga hilir, mulai dari tata ruang, lahan, lingkungan, konektivitas, energi, kepabeanan, hingga koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Baca Juga:
BUMN Logistik Disatukan, MARTABAT Prabowo-Gibran: Ekosistem Terintegrasi Perkuat Daya Saing Indonesia
“Investor datang membawa modal, teknologi, jaringan pasar, dan peluang kerja, sehingga negara harus menyambutnya dengan sistem perizinan yang presisi, bersih, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Tohom mengatakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki peluang besar untuk menjadikan KEK sebagai wajah baru ekonomi Indonesia yang lebih produktif, kompetitif, dan tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah.
Menurutnya, birokrasi investasi harus berubah dari pola administratif yang berlapis menjadi sistem pelayanan strategis yang mampu mengawal proyek sejak minat awal investor, pemenuhan izin, konstruksi, produksi, ekspansi, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
“Kalau perizinan lambat, modal bisa pindah ke negara lain, tetapi kalau perizinan cepat dan tata kelola kuat, Indonesia bisa menjadi rumah besar bagi industri masa depan,” ucap Tohom.
Ia berpandangan pembenahan birokrasi KEK tidak boleh hanya berhenti pada pemangkasan prosedur, tetapi juga harus menyentuh kualitas pengambilan keputusan, kepastian hukum, integrasi data, pengawasan pelayanan, dan keberanian menyelesaikan ego sektoral.
Tohom menyebut rencana pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional atau DKIN perlu diarahkan menjadi instrumen eksekusi kebijakan yang kuat, bukan hanya forum koordinasi yang ramai rapat tetapi lemah dalam penyelesaian masalah lapangan.
“DKIN harus punya taring kebijakan, karena investasi membutuhkan satu komando yang mampu membuka sumbatan regulasi lintas sektor secara cepat dan terukur,” ujarnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa KEK harus terhubung dengan pengembangan kawasan aglomerasi agar investasi tidak hanya hidup di dalam pagar kawasan industri, tetapi juga menggerakkan perumahan pekerja, transportasi, UMKM, pendidikan vokasi, energi, air bersih, dan ekonomi lokal.
Ia menilai keberhasilan KEK tidak hanya dapat diukur dari nilai investasi yang masuk, tetapi juga dari seberapa besar kawasan itu mampu menciptakan pekerjaan layak, memperkuat rantai pasok nasional, menaikkan kelas UMKM, dan menghadirkan pusat pertumbuhan baru di luar simpul ekonomi lama.
“Investasi besar harus melahirkan manfaat besar bagi rakyat, karena tujuan akhirnya bukan hanya angka triliunan rupiah, tetapi pekerjaan, pendapatan, keterampilan, dan masa depan ekonomi yang lebih adil,” kata Tohom.
MARTABAT Prabowo-Gibran mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat koordinasi, mempercepat digitalisasi perizinan, membersihkan praktik pungutan liar, memastikan kesiapan infrastruktur dasar, serta memberi kepastian kepada investor tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat dan lingkungan.
Tohom menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menjadikan KEK sebagai laboratorium reformasi birokrasi investasi nasional, sehingga keberhasilan di kawasan khusus dapat menjadi model bagi perbaikan pelayanan ekonomi di seluruh daerah.
“Indonesia sedang memasuki babak penting, dan kalau KEK dikelola dengan visi besar, disiplin eksekusi, serta birokrasi yang melayani, maka agenda Indonesia maju akan punya pijakan industri yang sangat kuat,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah mencatat realisasi investasi KEK secara akumulatif telah mencapai Rp353,5 triliun per kuartal I-2026 dan menyerap sekitar 266 ribu tenaga kerja.
Sebelumnya, tiga KEK berbasis industri yakni Gresik, Kendal, dan Galang Batang disebut mengajukan perluasan lahan untuk mengakomodasi permintaan investasi baru yang terus meningkat.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
