WAHANANEWS.CO. Jakarta - MARTABAT Prabowo-Gibran merespons positif lonjakan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK karena capaian tersebut menjadi sinyal bahwa agenda hilirisasi, industrialisasi, pemerataan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja di era pemerintahan Prabowo-Gibran berada pada jalur yang menjanjikan.
Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan lonjakan minat investor terhadap KEK harus dibaca sebagai kesempatan emas untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional.
Baca Juga:
Infrastruktur IKN Capai Progres Signifikan, MARTABAT Prabowo-Gibran: Visi Besar Harus Dikawal Serius
“Ketika investasi KEK membeludak, negara tidak boleh bergerak lambat, karena investor membutuhkan kepastian, kecepatan, dan birokrasi yang mampu menjadi jembatan, bukan tembok,” ujar Tohom, Selasa (7/7/2026).
Menurut Tohom, tingginya minat investasi di KEK seperti Gresik, Kendal, dan Galang Batang membuktikan bahwa Indonesia memiliki daya tarik kuat sebagai basis manufaktur, hilirisasi mineral, industri berorientasi ekspor, logistik, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Ia menilai pemerintah perlu menjadikan lonjakan investasi tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki layanan perizinan dari hulu hingga hilir, mulai dari tata ruang, lahan, lingkungan, konektivitas, energi, kepabeanan, hingga koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Baca Juga:
BUMN Logistik Disatukan, MARTABAT Prabowo-Gibran: Ekosistem Terintegrasi Perkuat Daya Saing Indonesia
“Investor datang membawa modal, teknologi, jaringan pasar, dan peluang kerja, sehingga negara harus menyambutnya dengan sistem perizinan yang presisi, bersih, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Tohom mengatakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki peluang besar untuk menjadikan KEK sebagai wajah baru ekonomi Indonesia yang lebih produktif, kompetitif, dan tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah.
Menurutnya, birokrasi investasi harus berubah dari pola administratif yang berlapis menjadi sistem pelayanan strategis yang mampu mengawal proyek sejak minat awal investor, pemenuhan izin, konstruksi, produksi, ekspansi, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
