WAHANANEWS.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) terus mempercepat pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM).
Hingga Juli 2026, sekitar 9,2 gigawatt (GW) proyek PLTA dan PLTM telah memasuki berbagai tahapan pelaksanaan.
Baca Juga:
PLN Gerak Cepat Pulihkan Listrik Flores Pascagempa M7,7, 11 Gardu Induk Kembali Normal
Jumlah tersebut mencapai sekitar 79 persen dari total kapasitas PLTA dan PLTM sebesar 11,7 GW yang ditargetkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Capaian ini menunjukkan progres signifikan dalam upaya PLN meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional.
Dari total 9,2 GW proyek yang telah berjalan, sekitar 410 megawatt (MW) masih berada dalam tahap kajian kelayakan.
Baca Juga:
Dari Budidaya Kepiting hingga Pelatihan Kerja, Ini Dampak Program TJSL PLN bagi Masyarakat
Kemudian, proyek dengan kapasitas 6,8 GW telah memasuki tahap pengadaan, sementara 1,4 GW berada dalam tahap konstruksi. Adapun proyek yang sudah mencapai tahap pengoperasian memiliki kapasitas sekitar 570 MW.
Secara keseluruhan, target pengembangan PLTA dan PLTM sebesar 11,7 GW tersebut akan diwujudkan melalui 315 proyek.
Pelaksanaannya dilakukan PLN bersama Independent Power Producer (IPP) atau pengembang listrik swasta.
Dengan skala dan karakteristik proyek yang berbeda-beda, proses percepatan membutuhkan koordinasi serta sinergi yang kuat sejak tahap perencanaan, persiapan, pembiayaan, konstruksi, hingga pengoperasian.
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN, Suroso Isnandar, mengatakan keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor penting untuk mempercepat pemanfaatan energi air.
Menurutnya, hydropower memiliki posisi strategis karena dapat menjadi salah satu penopang ketahanan energi sekaligus mendukung agenda transisi energi Indonesia.
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN, Suroso Isnandar, pada agenda Indonesia Hydropower Summit 2026 yang diselenggarakan di PLN Kantor Pusat, Jakarta, menyampaikan bahwa kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci percepatan pengembangan hydropower sebagai salah satu pilar ketahanan dan transisi energi Indonesia. Hingga Juli 2026, sekitar 9,2 GW proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) telah memasuki berbagai tahapan eksekusi, atau sekitar 79 persen dari total 11,7 GW kapasitas yang direncanakan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
"PLN tidak sendirian dalam menjalankan amanah ini. Kolaborasi adalah kunci untuk bisa menyukseskan program ini. Pemerintah, PLN, IPP, dan termasuk lembaga lain, termasuk Masyarakat Energi Baru Terbarukan (METI), kita memerlukan sinergi yang kuat, komitmen yang kuat, dan kontribusi yang aktif dari seluruh pemangku kepentingan," ujar Suroso pada agenda Indonesia Hydropower Summit 2026, di PLN Kantor Pusat, Jakarta.
Selain mengembangkan PLTA dan PLTM, PLN juga menyiapkan pembangkit hidro dengan teknologi pumped storage. Dalam RUPTL 2025-2034, kapasitas pumped storage yang direncanakan mencapai sekitar 4,3 GW.
Pumped storage memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sistem kelistrikan.
Teknologi ini bekerja dengan menyimpan energi ketika pasokan listrik tersedia dalam jumlah besar, kemudian menggunakan kembali energi tersebut ketika permintaan listrik meningkat.
Kehadirannya dapat membantu meningkatkan fleksibilitas, stabilitas, dan keandalan sistem kelistrikan yang semakin banyak memanfaatkan energi baru terbarukan.
Suroso mengatakan PLN saat ini juga mengembangkan sejumlah proyek pumped storage hydropower yang ditujukan untuk memperkuat fleksibilitas sistem kelistrikan berbasis EBT.
Beberapa proyek tersebut antara lain Upper Cisokan Pumped Storage dengan kapasitas 1.040 MW, Sumatera Utara Pumped Storage sebesar 500 MW, Matenggeng Pumped Storage sebesar 943 MW, serta Grindulu Pumped Storage dengan kapasitas 1.000 MW.
Selain itu, terdapat Jatiluhur Pumped Storage berkapasitas 760 MW yang pengembangannya dilakukan oleh IPP.
Berbagai proyek tersebut diharapkan dapat mendukung sistem kelistrikan nasional dalam menghadapi pertumbuhan kebutuhan listrik sekaligus meningkatnya penetrasi pembangkit EBT.
Sementara itu, Komisaris Independen PLN, Ali Masykur Musa, menilai tantangan pengembangan hydropower di Indonesia kini tidak lagi sebatas mencari dan mengidentifikasi potensi sumber energi air.
Tantangan yang lebih besar adalah memastikan potensi tersebut dapat diterjemahkan menjadi proyek yang matang, layak secara teknis dan finansial, serta dapat segera direalisasikan.
Komisaris Independen PLN, Ali Masykur Musa, menegaskan bahwa tantangan utama pengembangan hydropower di Indonesia adalah bagaimana mengubah potensi yang ada menjadi proyek yang siap dieksekusi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, percepatan perlu dilakukan secara end-to-end, dengan setiap tahapan mulai dari perencanaan hingga operasi dilaksanakan secara terukur.
"Proyek hydropower memang memiliki masa pengembangan dan konstruksi yang panjang, tapi nilainya sangat luar biasa untuk berkembang. Karena itu percepatan hydropower tidak dapat dilakukan secara parsial, percepatan harus dilaksanakan secara end-to-end dan tahap perencanaan hingga operasi harus terukur. Untuk itu yang perlu kita lakukan pertama adalah memastikan prioritas kesiapan proyek," tutur Ali.
Menurut Ali, pendekatan yang menyeluruh diperlukan karena proyek pembangkit listrik tenaga air membutuhkan waktu relatif panjang, baik dalam proses perencanaan maupun pembangunan.
Oleh sebab itu, setiap tahapan harus memiliki ukuran kesiapan yang jelas agar proyek yang diprioritaskan benar-benar dapat masuk ke tahap eksekusi secara efektif.
Pandangan tersebut sejalan dengan Pelaksana Tugas Ketua Umum Masyarakat Energi Baru Terbarukan (METI), Norman Ginting. Ia menilai pengembangan hydropower harus didukung proyek-proyek yang memiliki kelayakan pembiayaan atau bankable sehingga mampu menarik dukungan investasi dan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan sistem kelistrikan.
Pelaksana Tugas Ketua Umum METI, Norman Ginting, mengatakan pengembangan hydropower membutuhkan dukungan proyek yang bankable dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Langkah ini penting untuk mengoptimalkan potensi energi air sebagai sumber listrik yang andal dan rendah emisi di tengah kebutuhan listrik yang terus meningkat.
Norman mengatakan kebutuhan listrik nasional diperkirakan terus bertumbuh seiring berkembangnya berbagai sektor, mulai dari pusat data, kendaraan listrik, hilirisasi mineral hingga industri hijau.
Dalam kondisi tersebut, hydropower dinilai dapat menjadi salah satu fondasi penting untuk menyediakan listrik yang stabil sekaligus memiliki emisi yang lebih rendah.
"Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik akibat pertumbuhan pusat data, kendaraan listrik, hilirisasi mineral, dan industri hijau, hydropower menjadi fondasi penting untuk menghadirkan sistem kelistrikan yang andal sekaligus rendah emisi. METI mendorong agar kolaborasi lintas pemangku kepentingan tidak berhenti pada forum diskusi, melainkan menghasilkan pipeline proyek yang siap didanai, dibangun, dan beroperasi secara komersial," tutup Norman (Seremoadver).
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
