WahanaNews.co, Jakarta - Jelang Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN tahun ini, dalam kelompok pilar ekonomi telah digelar Preparatory Senior Economic Officials’ Meeting pada hari Sabtu (2/09) di Jakarta yang menyiapkan dan membahas berbagai hal untuk disampaikan dalam pertemuan tingkat Menteri yakni The 23rd ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting, Minggu (3/9).
Perlu diketahui bahwa pertemuan The 23rd ASEAN Economic Community Council (AECC) akan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku chair yang membawahi pilar-pilar ekonomi.
Baca Juga:
Prabowo Sampaikan Kepuasan atas Kinerja Kabinet Merah Putih Pada US-ASEAN Business Council
Bersamaan dengan kegiatan Preparatory Senior Economic Officials’ Meeting, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian/Lembaga yang menjadi pengampu di pilar ekonomi juga menggelar press conference yang bertujuan untuk memberikan background dan penjelasan secara komprehensif kepada rekan-rekan media terkait perkembangan pembahasan pilar ekonomi dalam Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun ini.
Perlu diketahui bahwa dalam pilar ekonomi terdapat 3 Strategic Thrust yakni Recovery Rebuilding, Digital Economy, dan Sustainability yang terdapat 16 Priority Economic Deliverables (PED) didalamnya. Pada Strategic Thrust yang pertama yakni Recovery Rebuilding, terdapat 6 PED yakni (1) ASEAN Services Facilitation Framework (ASFF); (2) mendorong pemulihan, menjamin stabilitas, ketahanan ekonomi dan keuangan; (3) Deklarasi para pemimpin ASEAN tentang penguatan ketahanan pangan dan gizi sebagai respon terhadap krisis; (4) Penandatanganan The 2nd Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN–Australia–New Zealand Free Trade Area (AANZFTA); (5) Pembentukan Unit pendukung RCEP di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Indonesia; dan (6) ASEAN Framework on Industrial Project-Based Initiative. Pada Strategic Thrust Recovery Rebuilding, ke-enam PED nya telah completed.
Kemudian pada Strategic Thrust yang kedua yakni Digital Economy, terdapat 5 PED yakni (1) Implementasi Penuh Electronic Certificate of Origin (e-Form D) through the ASEAN Single Window; (2) meningkatkan konektivitas pembayaran, mendorong literasi dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, dan memperkuat ketahanan di sektor Keuangan; (3) Leaders’ Statement to Develop the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA); (4) Regulatory Pilot Space (RPS) untuk memfasilitasi aliran data digital lintas batas untuk memungkinkan mobil self-driving di ASEAN; dan (5) ASEAN Framework on Logistics for Digital Economy Supply Chain for Rural Area (Last-Mile Delivery). Pada Strategic Thrust Digital Economy, terdapat 2 PED yang telah completed, sedangkan 3 diantaranya on-going.
Baca Juga:
Wisatawan Indonesia Meningkat Tajam, 731 Ribu Perjalanan ke Luar Negeri di Oktober 2024
Sementara itu dalam pada Strategic Thrust yang ketiga yakni Sustainability, terdapat 5 PED yakni (1) Peta Jalan Harmonisasi Standar ASEAN untuk mendukung implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs); (2) pengembangan ekosistem kendaraan listrik, (3) pengembangan ASEAN Blue Economy Framework; (4) mempromosikan pembiayaan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau; dan (5) Deklarasi Sustainable Energy Security through Interconnectivity. Pada Strategic Thrust Sustainability, terdapat 3 PED yang telah completed, sedangkan 2 diantaranya on-going.
“Dari 16 prioritas ekonomi ini, rencananya akan ada 11 PED yang selesai di KTT nanti, 5 PED lain akan segera diselesaikan di kuartal 4 di tahun 2023. Sehingga diharapkan per tahun ini 16 PED bisa diselesaikan bersama-sama,” jelas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
Pada konferensi pers tersebut dijelaskan perkembangan terkini seluruh PED, antara lain terkait ekosistem electric vehicle dan Digital Economic Agreement Framework (DEFA).
Untuk mengembangkan ekosistem electric vehicle, ASEAN mendorong standardisasi yang sama misalnya dalam charging station, dan juga menguatkan kerja sama dengan negara-negara lain untuk memperkuat ekosistem EV tersebut. Di Indonesia sendiri, Pemerintah tengah mendorong penambahan charging station untuk mendukung pengembangan ekosistem EV ini.
Selanjutnya terkait Digital Economic Agreement Framework (DEFA), dalam konferensi pers tersebut juga disampaikan terkait peluncuran DEFA yang akan dilakukan besok AECC. DEFA akan membuka babak baru dalam integrasi ekonomi digital regional.
Dengan adanya perjanjian ini diharapkan akan menarik investasi, mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta memberdayakan sektor UMKM. Demikian dilansir dari laman ekongoid, Minggu (3/9).
[Redaktur: JP Sianturi]
