Menurutnya, peningkatan biaya bahan bakar akan berimbas langsung pada biaya operasional perusahaan, termasuk biaya transportasi dan distribusi.
Kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa yang pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen.
Baca Juga:
Lonjakan Harga Minyak Goreng Picu Kekhawatiran, DPR Minta Pemerintah Bertindak Cepat
“Logistik adalah komponen utama dalam kegiatan usaha. Ketika BBM naik, biaya distribusi juga meningkat. Dampaknya, harga-harga ke konsumen juga bisa ikut naik. Karena itu kami berharap inflasi tetap dapat dijaga,” katanya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa Komisi VI DPR akan terus memantau perkembangan dampak kebijakan tersebut terhadap dunia usaha.
Perhatian khusus diberikan kepada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang dinilai lebih rentan menghadapi tekanan akibat meningkatnya biaya operasional.
Baca Juga:
Ketua BPKN Dorong LSM Menjadi LPKSM: Sahkan Amandemen Undang Undang Perlindungan Konsumen
Ia berharap kenaikan biaya produksi dan distribusi tidak sampai mengurangi daya saing pelaku usaha maupun memaksa perusahaan melakukan efisiensi yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja.
“Kami berharap terutama sektor UKM tidak terkena dampak yang terlalu besar. Jangan sampai biaya usaha meningkat lalu berujung pada pengurangan tenaga kerja atau bahkan pemberhentian pekerja,” tegas Legislator asal Dapil Jawa Tengah VIII itu.
Lebih lanjut, Adisatrya mengungkapkan bahwa Komisi VI DPR berencana memanggil manajemen Pertamina guna memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif terkait dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap kinerja perusahaan dan kesiapan sistem distribusi energi nasional.
