WahanaNews.co, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam agenda Rapat Kerja bersama Menteri BUMN, Rabu (10/7) menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) di tahun 2025 untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun.
Alokasi PMN tersebut guna mendukung langkah PLN dalam mencapai Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100% selaras dengan komitmen mewujudkan keadilan energi khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Baca Juga:
DAMRI Kini Layani Rute Bandung-Yogyakarta PP, Ini Jadwal dan Titik Keberangkatannya
Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji selaku pimpinan Rapat Kerja mendukung penuh alokasi PMN untuk mendukung upaya PLN dalam memberikan akses listrik untuk masyarakat di daerah terpencil.
Ket foto: Suasana Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN terkait pemberian PMN untuk perusahaan BUMN pada Rabu (10/7). [WahanaNews.co/PLN]
“Kita (Komisi VI DPR RI) mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok,” ujar Sarmuji.
Baca Juga:
Transaksi Remitansi Bank Mandiri Tembus Rp 2 Triliun dari PMI dan Diaspora Selama 2024
Menteri BUMN Erick Thohir berharap lewat dukungan PMN, PLN dan perusahaan BUMN lainnya dapat memberikan manfaat lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh,” ujar Erick Thohir di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (10/07/2024).
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, PLN bersama dengan Pemerintah berkomitmen penuh untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah air, tak terkecuali daerah 3T.
