WahanaNews.co | Kemitraan ASEAN dengan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) diharapkan dapat terus mendukung tercapainya kawasan yang aman, damai, dan stabil. Untuk itu, kerja sama komprehensif PBB dan ASEAN harus diterjemahkan lebih konkret. Hal tersebut diutarakan Presiden Joko Widodo pada KTT ASEAN-PBB ke-12 di Phnom Penh, Kamboja, Jumat (11/11).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca Juga:
Presiden Prabowo dan Sekjen PBB António Guterres Bahas Sejumlah Isu Strategis dalam Pertemuan Bilateral di Brasil
Presiden Joko Widodo pada kesempatan tersebut menyerukan agar semangat reformasi PBB tidak boleh padam, dimana PBB harus menjadi penjaga multilateralisme agar dapat mencarikan solusi terbaik bagi masalah dunia serta terus mendorong agar perang segera dihentikan.
Dalam KTT yang dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dan Sekjen PBB Antonio Guteres tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras Sekjen PBB dalam mengatasi krisis yang disebabkan perang di Ukraina, krisis pangan, serta krisis energi dan keuangan.
“Indonesia akan terus mendukung kerja Sekjen PBB, termasuk dalam kapasitas saya sebagai champion Global Crisis Response Group (GCRG),” tegas Presiden Joko Widodo dalam rilis yang diterima WahanaNews.co.
Baca Juga:
RI-Selandia Baru Tegaskan Komitmen untuk Tingkatkan Kerja Sama Kedua Negara
Kemudian, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa mekanisme komunikasi dan dialog ASEAN-PBB juga perlu untuk diterjemahkan lebih konkret. Hotline antara Sekjen PBB dan Menteri Luar Negeri ASEAN perlu dibentuk untuk mendeteksi dini dan merespons secara cepat berbagai potensi tantangan kawasan yang berdampak global maupun sebaliknya
“Kolaborasi ASEAN dan PBB yang harus diperkuat demi perdamaian kawasan dan dunia,” ujar Presiden Joko Widodo.
Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT ASEAN–PBB ke-12 yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.[zbr]
