WahanaNews.co | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membeberkan alasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jebol.
Luhut menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat mengalami kenaikan yang cukup pesat selama satu dekade terakhir. Menurutnya, hal ini tentu berpengaruh pada kenaikan jumlah penggunaan kendaraan bermotor, yang berimplikasi kepada kenaikan subsidi BBM.
Baca Juga:
Luhut Bongkar Strategi Penting Pemerintah Hadapi Pandemi di Hadapan Kabinet Merah Putih
Luhut mengaku menemukan data yang dihitung oleh Industri Kendaraan Bermotor bahwa secara rata-rata konsumsi BBM untuk satu unit mobil mencapai 1.500 liter/tahun dan 305 liter/tahun untuk motor.
"Bisa kita semua bayangkan ketika dua jenis kendaraan ini kebanyakan menggunakan BBM bersubsidi, maka sudah pasti yang terjadi adalah membengkaknya subsidi BBM," ujar Luhut di akun Instagramnya, dikutip pada Minggu (11/9).
Atas dasar hal tersebut, jelas Luhut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi demi meredam kenaikan anggaran subsidi BBM. Salah satunya lewat percepatan adopsi penggunaan Electric Vehicle (EV) atau kendaraan listrik di Indonesia.
Baca Juga:
Penasaran? Simak, Ini Tugas Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut
Selain untuk mengurangi ketergantungan pemakaian BBM bersubsidi, Luhut melihat tujuan besar juga untuk mengurangi emisi CO2 (karbondioksida) yang ditargetkan dapat turun sebesar 40 juta ton pada 2030 mendatang hanya dari program ini.
"Anggaran subsidi BBM pada akhirnya bisa dialihkan ke sektor-sektor yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat," lanjut Luhut.
Ia menyadari bahwa upaya ini punya beragam tantangan. Mulai dari masalah perbedaan harga, regulasi hingga ketersediaan pilihan kendaraan. Karena itu, pemerintah saat ini sedang merumuskan berbagai kebijakan mengenai pemberian insentif bagi kendaraan EV roda dua dan roda empat.
"Skema insentif yang akan diberikan masih dihitung bersama agar kita dapat menemukan rumusan yang terbaik demi mendorong pertumbuhan pangsa pasar yang besar bagi percepatan adopsi kendaraan listrik di tanah air," jelas dia.
Selain itu, Luhut juga meminta tim teknis yang terdiri dari lintas Kementerian Negara/Lembaga (K/L) menerapkan kebijakan yang setara atau lebih baik dari negara lain yang sudah lebih dahulu menerapkan kebijakan pembatasan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil guna mendorong percepatan adaptasi penggunaan EV. Sehingga, kebijakan tersebut bisa cepat diadopsi di Indonesia.
Luhut juga mengingatkan agar aturan yang dibuat nanti mesti relevan pelaksanaannya. Sebab, kata dia, program percepatan EV ini adalah komitmen bangsa untuk mengurangi subsidi dan juga tentunya menurunkan emisi karbon lewat transisi energi yang ramah lingkungan.
Pakar Ungkap Solusi Subsidi BBM
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan satu-satunya solusi untuk mengatasi subsidi BBM bocor adalah mengubah skema dari terbuka menjadi tertutup.
Subsidi tertutup artinya pemerintah memberikan bansos berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang masuk kelompok rentan miskin, miskin, pekerja dengan gaji yang tak jauh dari upah minimum.
"Jadi solusi satu yaitu mereformasi subsidi energi dari terbuka menjadi tertutup," ungkap Abra.
Pemerintah, kata Abra, bisa menghitung berapa rata-rata kebutuhan BBM setiap hari. Angka itu bisa dijadikan landasan dalam memberikan subsidi BBM.
Abra belum memiliki hitungan secara spesifik berapa pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi BBM.
Tetapi yang pasti, skema tertutup dan pembatasan pertalite bisa menjadi solusi jangka panjang pemerintah mengatasi kebocoran subsidi BBM. [qnt]
