WahanaNews.co, Arequipa - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengajak Ekonomi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk menyuarakan semangat inklusivitas, keberlanjutan, dan keadilan. Selain itu, Ekonomi APEC perlu menyuarakan aspek pembangunan berkelanjutan untuk ekosistem perdagangan yang saling menguntungkan bagi semua pihak.
Pernyataan ini disampaikan Mendag Zulkifli Hasan dalam Sesi I Pertemuan ke-30 Menteri Perdagangan APEC di Arequipa, Peru pada Jumat, (17/5). Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan pada kegiatan ini, yakni Duta Besar Indonesia untuk Lima, Peru Ricky Suhendar serta Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Witjaksono.
Baca Juga:
Mendag Budi Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang
“Salah satu pesan penting di sini adalah memastikan agar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tetap relevan dan dapat beradaptasi untuk mengatasi tantangan saat ini, masa depan, bahkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hal ini, APEC perlu menyuarakan semangat inklusivitas, keberlanjutan, keadilan, dan aspek pembangunan berkelanjutan untuk ekosistem perdagangan yang saling menguntungkan bagi semua pihak,” tegas Mendag Zulkifli Hasan.
Mendag Zulkifli Hasan melanjutkan, di tengah fragmentasi global di bidang ekonomi dan politik internasional, sistem perdagangan multilateral dengan WTO sebagai pusatnya tetap relevan, termasuk untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.
Menteri Perdagangan APEC perlu
mendukung relevansi WTO dengan menunjukkan komitmen terhadap Paket Abu Dhabi, sebagai kesepakatan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 WTO.
Baca Juga:
Mendag Budi Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Menteri Perdagangan Kanada
“Sebagai Menteri Perdagangan APEC, kita perlu menjaga momentum KTM WTO ke-13 dengan menunjukkan komitmen politik untuk mengintensifkan diskusi terkait kesepakatan KTM dan isu-isu yang belum terselesaikan,” ujar Mendag.
Mendag Zulkifli Hasan menjelaskan, pada isu penyelesaian sengketa, ekonomi APEC perlu mengembalikan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat agar berfungsi sepenuhnya pada 2024. Hal ini penting untuk membangun kembali kepercayaan dan kredibilitas WTO dari anggotanya.
Sementara pada isu niaga elektronik (e-commerce), fleksibilitas kebijakan dan aspek pembangunan adalah hal penting untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan bagi ekonomi berkembang dan kurang berkembang dalam diskusi perdagangan digital, termasuk masalah moratorium.
