WahanaNews,co | Cadangan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 33 triliun disuntikkan ke sejumlah perusahaan BUMN dan lembaga, salah satunya dalam rangka pembangunan jalan tol.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (8/11/2021).
Baca Juga:
Sinergi Kementerian PU dan Kementerian Transmigrasi, Dukung Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi
Dia menjelaskan bahwa pemerintah melakukan Penanaman Modal Negara (PMN) melalui alokasi dana cadangan PEN di APBN 2021.
Dana cadangan PEN disalurkan ke empat pihak, yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Badan Bank Tanah.
Terdapat total Rp 33 triliun yang akan disalurkan pemerintah.
Baca Juga:
Selesai Dibangun, Flyover Sekip Ujung di Simpang Angkatan 66 Palembang Mulai Beroperasi
Hutama Karya memperoleh guyuran Rp 9,1 triliun dari dana cadangan PEN.
Pada tahun ini pun perseroan memperoleh Rp 6,2 triliun dari APBN dan Rp 9,9 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), sehingga Hutama Karya memperoleh total dana Rp 25,2 triliun pada 2021.
"Rp 9,1 triliun untuk pembangunan empat ruas jalan tol Trans Sumatera, yaitu Medan-Binjai, Pekanbaru-Dumai, Kuala Tanjung - Parapat, Binjai-Langsa sepanjang 66 km," ujar Sri Mulyani pada Senin (8/11/2021).
Waskita Karya memperoleh Rp 7,9 triliun dari dana cadangan PEN.
Melalui dana itu, pemerintah memberikan mandat penguatan permodalan dan investasi di tujuh ruas tol, yaitu Kayu Agung - Palembang - Betung, Bekasi-Cawang, Kampung Melayu, Bogor-Ciawi-Sukabumi, Cimanggis-Cibitung, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Pasuruan-Probolinggo, dan Pejagan-Pemalang.
"Ini karena memang mereka relatif dari sisi neracanya lebih baik dari Hutama Karya, maka yang dilakukan adalah PMN di dalam rangka menurunkan leverage, tapi mereka tetap bisa menggunakan leverage, termasuk rights issue dalam hal ini," ujar Sri Mulyani.
Lalu, LPI atau sovereign wealth fund Indonesia memperoleh Rp 15 triliun dari dana cadangan PEN.
Menurut Sri Mulyani, hal tersebut merupakan langkah pemerintah menanamkan modal berupa kas, yang berlangsung bertahap sejak 2020.
"Sesuai dengan kebutuhan bahwa kita akan memberikan ekuitas awal Rp 75 triliun, di mana Rp 30 triliun berasal dari cash APBN. 2020 sudah dilakukan injeksi Rp 15 triliun pertama dan tahun ini adalah untuk memenuhi Rp 15 triliun kedua, sehingga ekuitas cash dari LPI sudah terpenuhi semua Rp 30 triliun," ujar Sri Mulyani.
Alokasi terakhir dana cadangan PEN adalah untuk Badan Bank Tanah senilai Rp 1 triliun.
Menurut Sri Mulyani, modal awal untuk membangun badan itu adalah Rp 2,5 triliun, tetapi dirinya dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepakat untuk melakukan pendanaan secara bertahap.
"Oleh karena itu diberikan melalui dana cadangan PEN [untuk tahun ini], dan tahun depan akan mendapatkan lagi Rp 1 triliun di dalam APBN 2022," ujar Sri Mulyani. [dhn]