WAHANANEWS.CO, Jakarta - Penonaktifan mendadak 11 juta peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) memicu kegelisahan publik sekaligus kemarahan terbuka dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa karena dinilai merugikan negara, mencederai logika anggaran, dan membahayakan keselamatan pasien.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengaku kesal atas kebijakan penonaktifan tersebut karena dilakukan tiba-tiba tanpa transisi, meski total anggaran yang dikeluarkan Kementerian Keuangan tetap sama.
Baca Juga:
Urgensi Empati dalam Komunikasi Kebijakan Publik
“Jangan sampai yang sudah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, apa cuci darah lagi, tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak,” ujar Purbaya.
Pernyataan keras itu disampaikan Purbaya dalam rapat konsultasi antara pemerintah dan pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2026).
“Kan itu kayaknya kita konyol,” lanjutnya.
Baca Juga:
BPKN Jamin Kepesertaan PBI BPJS Aman, Ketua BPKN Mufti Mubarok Serukan Perlindungan Konsumen di Tengah Polemik
Purbaya menilai situasi tersebut membuat pemerintah berada pada posisi merugi secara citra karena dana tetap keluar, tetapi pelayanan justru terhenti bagi masyarakat yang sedang sakit.
“Padahal uang yang saya keluarkan sama,” katanya.
Ia menambahkan bahwa dampak kebijakan tersebut bukan hanya teknis administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap negara.
