WAHANANEWS.CO, Jakarta - Nada tegas tapi menenangkan terdengar dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ketika merespons gelombang penolakan pemerintah daerah (pemda) terkait rencana pengurangan anggaran transfer ke daerah (TKD) tahun 2026.
Purbaya mengatakan dirinya memahami keluhan yang dilontarkan para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan siang tadi di Gedung Djuanda, Jakarta.
Baca Juga:
Mayoritas Desa Pulih 100 Persen, Pemkab Humbang Puji Respons PLN Pascabencana
"Semuanya (kepala daerah) ngomong, enggak mau ketinggalan. Ada beberapa yang bilang ini memang mengganggu stabilitas daerah dan mengganggu NKRI segala macam," ucap Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Menurut Purbaya, inti persoalan bukanlah pada besaran dana TKD, melainkan pada efektivitas penggunaan anggaran di daerah. Ia menilai, banyak pemerintah daerah belum membelanjakan anggaran yang telah diberikan sesuai dengan peruntukannya.
"Saya bilang sih ya Anda beresin aja dulu belanjanya dan buat kesan yang baik. Kan bukan saya yang ambil keputusan, ini di atas-atas sana," ujarnya menegaskan.
Baca Juga:
Kritik Pedas Mualem di Tengah Banjir Aceh: Kalau Cengeng, Letakkan Jabatan!
Purbaya mengakui bahwa penilaian mengenai kualitas belanja daerah yang kurang efisien telah lama melekat di kalangan pengambil keputusan di pusat.
"Mungkin desentralisasi enggak jelek-jelek amat tapi pelaksanaan selama kemarin-kemarin mungkin ada image, ada kesan kurang bagus," ungkapnya.
Oleh sebab itu, ia menekankan agar pemda lebih dulu berbenah sebelum menuntut agar alokasi TKD tidak dipangkas. Purbaya bahkan berjanji akan memperjuangkan kenaikan kembali TKD apabila daerah menunjukkan kinerja anggaran yang lebih baik.
