"Pada dasarnya tergantung mereka sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan kan. Saya juga punya senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa harusnya seperti ini lagi," jelasnya.
Sebelumnya, sekitar pukul 10.00 WIB, sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam APPSI mendatangi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran atas pemangkasan TKD 2026.
Baca Juga:
HUT Karawang ke-392: Dari Lumbung Padi ke Pusat Industri Digital, Bupati Aep Dorong Transformasi Ekonomi Hijau
Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, menyampaikan bahwa hampir semua kepala daerah mengeluhkan penurunan anggaran yang dinilai dapat mengganggu keberlangsungan pembangunan di wilayah masing-masing.
"Kami hari ini sengaja dari APPSI, sengaja meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh-kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah luar biasa turunnya. Makanya dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa-apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait dengan keberlangsungan pembangunan di daerahnya," ujar Haris setelah pertemuan.
Haris mencontohkan, di Provinsi Jambi sendiri, alokasi anggaran TKD tahun depan menurun drastis dari Rp 4,6 triliun menjadi Rp 3,1 triliun.
Baca Juga:
Harga Pangan Naik Gila-gilaan, Inflasi Sumut Jadi yang Terburuk di Indonesia
Pengurangan tersebut meliputi dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), serta dana tunda salur yang sebelumnya menjadi penopang utama keuangan daerah.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi mempengaruhi kemampuan pemda dalam membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) serta menjalankan program-program pembangunan prioritas.
"Sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya. Apalagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan aja oke lah itu, ya kan? Artinya apa? Jangan sampai yang hak pegawai terganggu karena berdampak kepada kinerja daerah nantinya. Itu masalahnya," tutur Haris.
