WahanaNews.co, Palembang - Terletak pada Kawasan Asia Pasifik, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kerentanan bencana tertinggi dibandingkan negara lainnya.
Angka kejadian bencana di Indonesia didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, serta bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lainnya. Dengan kondisi geografis yang ada juga menjadikan Indonesia rentan terdampak bencana kekeringan dan kebakaran hutan, termasuk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
Baca Juga:
Menko Airlangga Teken Kerja Sama Blue Economy Indonesia-RRT, Disaksikan Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping
Memiliki topografi yang beragam mulai dari daratan tinggi, daratan rendah, hingga ekosistem mangrove dan lahan gambut membuat Provinsi Sumatera Selatan menjadi daerah penghasil berbagai produk perkebunan, pertanian, dan perikanan yang mampu mendorong kemajuan ekonomi regional.
Meski demikian, kondisi geografis tersebut juga sekaligus memberikan tantangan potensi bencana alam yang berasal dari kekeringan dan kebakaran hutan, terutama di kawasan lahan gambut yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi di berbagai sektor.
“Apel dan simulasi yang kita laksanakan pada hari ini merupakan wujud kepedulian dan kesiapan kita dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Ini bukan hanya sekedar show of force, melainkan mendorong kita untuk mempersiapkan personil yang terampil, kemampuan yang memadai, dan peralatan yang mumpuni,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan arahan dalam Apel dan Simulasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, di Kota Palembang, Sabtu (20/07).
Baca Juga:
Pemerintah Komitmen Jaga Kelangsungan Industri Tekstil Dalam Negeri
Dampak besar dari Karhutla pernah dialami Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 silam dengan kerugian ekonomi yang timbul mencapai hingga Rp42,7 miliar, dimana kerugian terbesar terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan nilai mencapai Rp11,4 miliar.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menjelaskan sejumlah arahan Presiden Joko Widodo mengenai pengendalian Karhutla, termasuk dengan memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) dan penerapan Business Continuity Management System (BCMS).
Langkah-langkah pencegahan terhadap bencana harus terus dilakukan secara efektif untuk dapat menjaga keselamatan masyarakat serta meminimalisir dampak yang merugikan bagi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap Karhutla, diharapkan dapat mempermudah pengendalian dan memperkecil potensi kerugian.
Sejalan dengan yang disampaikan Menko Airlangga, Plt. Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi juga menyampaikan sejumlah upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah sebagai upaya pencegahan yakni mulai dari kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan, audit kepatuhan perusahaan perkebunan dan kehutanan, hingga Operasi Modifikasi Cuaca dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
“Selanjutnya beberapa upaya yang akan dilaksanakan antara lain penempatan posko pemadaman darat, pelaksanaan patroli darat dan udara, operasi pemadaman darat dan udara, dan sosialisasi secara terus menerus,” ujar Plt. Gubernur Elen.
Usai kegiatan apel tersebut, Menko Airlangga melakukan penyaluran secara simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR), Corporate Social Responsibility (CSR) dari penyalur KUR, serta penyerahan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Penyaluran KUR sebesar Rp18,97 miliar diberikan untuk 92 debitur melalui penyalur KUR BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BPD Sumsel Babel. Lebih lanjut, Menko Airlangga secara simbolis juga menyerahkan dana PSR sebesar Rp11,2 miliar yang didistribusikan kepada 184 pekebun, dengan total areal seluas 373,51 Ha.
“Jadi Program KUR maupun PSR diharapkan dapat terus ditingkatkan dan di Sumatera, salah satu penerima terbesar adalah Sumatera Selatan,” pungkas Menko Airlangga.
Selain itu, Menko Airlangga juga turut menyaksikan penandatanganan MoU Kerja Sama Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dan Pusat Investasi Pemerintah dalam Perluasan Akses Pembiayaan dan Penguatan Pemberdayaan UMKM, serta penandatanganan MoU antara Kemenko Perekonomian, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia Japan Business Network, dan Green Power Development Corps of Japan untuk pengembangan industri Crude Coconut Oil (CCO) menjadi bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF). Demikian dilansir dari laman ekongoid, Selasa (23/7).
[Redaktur: JP Sianturi]
