WahanaNews.co | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan jajaran pejabat Eselon I Kementerian PUPR menghadiri Executive Briefing Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (25/5/2023).
PAKU Integritas merupakan salah satu program penguatan dan pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK yang ditujukan bagi para pejabat penyelenggara negara.
Baca Juga:
Integrasi Sistem Informasi, Kementerian PUPR Permudah Kecepatan Layanan Publik
Adapun PAKU Integritas meliputi dua kegiatan utama yaitu executive briefing atau pembekalan antikorupsi bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan diklat atau pelatihan pembangunan integritas bagi penyelenggara negara.
Menteri Basuki menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan program PAKU Integritas ini, terutama karena Kementerian PUPR yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur pasti selalu berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa.
“Godaannya tentu sangat besar terutama dalam proses lelang karena semuanya pasti ingin menang. Sehingga saya selalu mengingatkan insan PUPR harus kuat, berani, dan berjiwa seni. Kuat karena kompeten, berani karena berintegritas, dan berjiwa seni karena mampu berinovasi dan berimprovisasi,” kata Menteri Basuki.
Baca Juga:
Rapat Bersama Komisi V DPR, PUPR Dorong Keterpaduan Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Untuk mencegah tindakan korupsi, Menteri Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR memiliki 9 strategi pencegahan penyimpangan (fraud). Sembilan strategi tersebut terdiri dari re-organisasi struktur organisasi ULP dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ); perkuatan SDM; perbaikan mekanisme penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); pembinaan penyedia jasa; pemeriksaan hasil pekerjaan (system delivery) yang melibatkan BPKP; risk management di Unor, Balai, dan Satker; pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan Balai; pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan penguatan kapasitas auditor Inspektorat Jenderal; dan continous monitoring atas perangkat pencegahan fraud PBJ dengan IT Based (PUPR 4.0).
“Sebelumnya semua tahap perencanaan, pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan dilakukan di bawah direktorat jenderal teknis terkait saja, sehingga sangat rawan penyimpangan. Sehingga kita bentuk Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang menangani pengadaan barang dan jasa, agar direktorat jenderal yang teknis hanya fokus pada perencanaan dan pelaksanaan saja. Kita juga memiliki 3 lapis pengawasan yaitu balai, unit kepatuhan internal, dan Inspektorat Jenderal untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini,” jelas Menteri Basuki.
Menteri Basuki berpesan kepada para pejabat Kementerian PUPR untuk mengikuti pelatihan PAKU Integritas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. “Mohon jangan asal ikut saja, tapi harus betul-betul dihayati. Kita harus membawa 40 ribu anak buah kita ke arah yang lebih baik,” ucapnya.
