Sebelumnya, isu pemotongan subsidi energi ini muncul dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Eddy Soeparno. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu sempat melakukan wawancara dengan sebuah stasiun televisi internasional.
Usai ramai dan menjadi perdebatan, Eddy mengklarifikasi pernyataannya. Melalui Instagram, ia menegaskan bahwa yang akan dilakukan tim Prabowo-Gibran adalah mengevaluasi subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.
Baca Juga:
DPD MARTABAT Prabowo-Gibran DKI Jakarta Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub 2024
"Dari Rp350 triliun subsidi energi, subsidi terbesar untuk Pertalite dan LPG 3 kg. Padahal, 80 persen penikmat adalah masyarakat mampu. Oleh karena itu, kita akan evaluasi," kata Eddy, Sabtu (17/2/2024).
Pihaknya bakal mendata demi terciptanya subsidi tepat sasaran, yakni untuk orang miskin, mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS), serta sejumlah yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Selain itu, Eddy menyebut akan ada revisi atau penyempurnaan payung hukum untuk mengatur kriteria anggota masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi energi. Sanksi bagi pihak yang menjual energi bersubsidi pada masyarakat umum juga bakal digodok oleh tim Prabowo-Gibran.
Baca Juga:
Era Baru Kendaraan Dinas, Menteri dan Eselon 1 Akan Gunakan Maung Buatan PT Pindad
[Redaktur: Sandy]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
