WahanaNews.co | Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mempertanyakan kelangkaan minyak goreng (migor) dan sejumlah bahan pangan yang terjadi di tanah air.
Dirinya mengimbau agar pemerintah menyetop sementara ekspor crude palm oil (CPO) dalam satu bulan ke luar negeri.
Baca Juga:
Jokowi Sebut Kelangkaan Migor Karena Ada Pihak yang Cari Untung, Mendag: Pemerintah Gagal Antisipasi
"Kalau perusahan bersifat monopoli, oligopoli, kartel kita terus menerus akan mengalami sampai kapanpun kelangkaan ini akan terus terjadi. Padahal semua kebutuhan yang saya sebutkan yang langka langka itu adalah kebutuhan pangan rakyat. Kebutuhan pokok rakyat. Dan presiden Jokowi salah satu progrmanya adalah kedaulatan pangan," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3/2022).
Politikus PDIP itu mengatakan, dari sisi regulasi pemerintah sesungguhnya sudah ada kebijakan kewajiban pemenuhan domestik atau demosstic market obligation (DMO) 20 persen.
Pada saat yang sama juga ada domestic price obligation (DPO) yang harganya ditetapkan pemerintah untuk CPO seharga 9.300 dan minyaknya 9.500.
Baca Juga:
Urusi Migor, Temuan Luhut: Penimbunan, Repacking, hingga Monopoli
"Di atas kertas seharusnya selesai tidak ada masalah. Tapi faktanya terus menerus bermasalah," ujarnya.
Said juga meminta Pemerintah menyikapi kelangkaan sejumlah bahan pangan lain.
Menurutnya pemerintah perlu berbenah dengan membuat peta jalan kebutuhan pangan nasional kita.
