WahanaNews.co | Nama Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan dikabarkan disebutkan dalam skandal kebocoran dokumen keuangan, Pandora Papers. Menyikapi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akhirnya buka suara.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan hingga saat ini Ditjen Pajak belum menerima laporan yang mengungkap data dugaan mega-skandal pajak dunia yang juga menyeret banyak nama pesohor internasional.
Baca Juga:
Luhut Bongkar Strategi Penting Pemerintah Hadapi Pandemi di Hadapan Kabinet Merah Putih
"DJP belum menerima informasi atau dokumen terkait hal tersebut," kata dia saat dikonfirmasi oleh wartawan, Selasa, (5/10/2021).
Meski belum menerima, Neilmaldrin menegaskan, Ditjen Pajak pada prinsipnya membuka diri terhadap masukan atau informasi yang mengungkap persoalan pajak. Ditjen Pajak pun dipastikannya akan menindaklanjuti temuan-temuan dalam laporan itu.
"Prinsipnya DJP terbuka terhadap semua informasi dan masukan, dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," tegas dia.
Baca Juga:
Penasaran? Simak, Ini Tugas Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut
Sebelumnya, Deretan 35 nama tokoh pemimpin negara dan ratusan nama pejabat hingga artis dari sejumlah belahan dunia masuk menjadi daftar panjang laporan investigasi garapan 600 jurnalis dari berbagai media internasional ini.
Isi laporan Pandora Papers itupun disusun berdasarkan bocoran 11,9 juta dokumen, yang dikorek dari 14 perusahaan jasa keuangan di seluruh dunia.
Namun, yang mengejutkan, salah satu nama di dalam laporan Pandora Papers itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan. Saat ini, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
