WahanaNews.co, Jakarta - Pemerintah akan menjadikan lumbung pangan (food estate) sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Selasa (10/10).
Baca Juga:
Sahroni Desak Polisi Usut Temuan PPATK Dugaan Aktivitas Keuangan Ilegal Ivan Sugianto
Airlangga mengatakan KEK tersebut akan dibuat di Merauke, Papua Selatan. Meski demikian, ia belum bisa mengatakan secara rinci berapa target produksi dari KEK food estate itu.
"Kami belum bicara produksi, kami konsentrasi padi dan tebu, kalau food estate kan bisa potensi 2 juta hektare, tapi awalnya 200 ribu hektare dulu," ucap Airlangga.
Ketua Umum Golkar itu juga mengatakan anggaran untuk KEK food estate akan diarahkan ke skema kerja sama pemerintah dengan swasta atau public-private partnership (PPP).
Baca Juga:
Skandal Pengusaha Surabaya Terbongkar, PPATK Sita Rekening Ivan Sugianto Usai Intimidasi Siswa SMA
Sementara itu, Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan Jokowi mengarahkan agar food estate terintegrasi antara pangan dan energi.
"Jadi poinnya seperti itu, sehingga tidak bisa separuh-separuh, karena potensi market kan ada di Indonesia," ucap Arief.
Ia juga mengklaim RI memiliki banyak lahan produktif beserta infrastruktur yang mumpuni. Dengan begitu, produksi pangan dari food estate pun bisa masif.
Arief menambahkan saat ini pemerintah berfokus pada produksi dan gula melalui food estate tersebut.
"Kurang lebih seperti itu, kita percaya potensi kita sebagai produsen luar biasa. Jadi end to end itu adalah mulai hulunya, on farm-nya, logistiknya, pasca panennya pengolahannya sampai marketnya," tutur Arief.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan proyek food estate mangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurutnya, proyek-proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak berbuah apapun.
Kritik ini sekaligus respons Hasto soal dugaan aliran dana hasil kejahatan ke kas partai politik. Ia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turun tangan menelusuri dugaan tersebut.
"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto di Bogor, Selasa (15/8).
"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) sangat menaruh perhatian," sambungnya.
Jokowi pun sudah buka suara menepis kritikan tersebut. Ia menegaskan proses pembangunan lumbung pangan di beberapa daerah di Indonesia tak semudah yang dibayangkan banyak pihak.
Jokowi menekankan gagasan membangun food estate demi mengantisipasi krisis pangan global. Ia menyebut semua negara tengah menghadapi krisis pangan, seperti persoalan gandum serta beras yang langka dan menjadi problem di semua negara.
"Kalau membangun food estate tak semudah yang bapak ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal, kedua paling-paling berhasil 25 persen, ketiga baru, biasanya keenam, ketujuh baru pada kondisi normal. Jadi tak semudah dibayangkan," kata Jokowi di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/8).
Akan tetapi, Jokowi sadar pelaksanaan program food estate pasti ada kekurangan. Ia memastikan pihaknya akan mengevaluasi agar proyek ini terus berjalan dengan baik.
"Kita bangun di Humbang Hasundutan, ketiga kali baru bisa agak lebih baik. Di Pulang Pisau Kalteng itu juga belum ada berada kondisi normal baik. Di Gunung Mas juga sama. Semua akan diperbaiki, dievaluasi dikoreksi, diulang. Kalau kita enggak berani baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun, lupakan," jelasnya.
[Redaktur: Sandy]
