Ini menjadi concern Pemerintah untuk dapat meningkatkan keuangan inklusif bagi perempuan dengan menerapkan tiga pilar utama, yaitu kemandirian bagi perempuan, kesetaraan gender, dan penciptaan ekosistem yang ramah bagi perempuan.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Aisyiyah Bandung Tia Setiawari menyatakan sangat menyambut baik workshop ini karena organisasi Muhamaddiyah telah mempunyai 171 perguruan tinggi, 17 ribu jumlah dosen, dan 548 ribu mahasiswa, di mana salah satunya yakni kampus Aisyiyah Bandung.
Baca Juga:
Wamenkeu Suahasil: Indonesia Fokus Jaga Tujuan Jangka Panjang di Tengah Gejolak Ekonomi Global
Dengan potensi tersebut, universitas di bawah naungan Muhammadiyah, khususnya Aisyiyah, siap untuk memaksimalkan implementasi keuangan inklusif dengan mengembangkan kurikulum tentang keuangan
iklusif yang terdapat di program studi pariwisata dan perdagangan internasional, selaras dengan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KMBKM).
Percepatan keuangan inklusif di Indonesia tentunya memerlukan koordinasi dan sinergi yang solid dengan seluruh pihak. Forum ini dapat menjadi langkah untuk pengembangan ekosistem atau kebijakan yang mendorong kolaborasi, sinkronisasi, dan inovasi untuk mendukung pencapaian keuangan inklusif sebesar 88% di tahun 2023, serta turut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Baca Juga:
Wamenkeu Thomas Soroti Peran Penting Lembaga Keuangan Multilateral dalam Pengembangan Pasar Mata Uang Lokal
Dalam workshop tersebut turut serta hadir di antaranya Asisten Deputi Keuangan Inklusif Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian Erdiriyo; Sekretaris Jenderal DPP MDI Gunawan Hidayat, Wakil Ketua PW Aisyiyah Jawa Barat Heni Nur’aeni, serta perwakilan Direksi Lembaga Keuangan dan BUMN/BUMD. Sumber: ekongoid. [jp/jup]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
