Deputi III Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono mengatakan, pemerintah berada posisi yang harus berdiri pada kepentingan semua kelompok. Hal tersebut menjadi tak mudah karena kepentingan berbagai kelompok tidak sama.
Misalnya kebijakan harga minyak goreng, pemerintah harus melihat kepentingan konsumen dan produsen. Pun demikian dengan kebijakan harga tandan buah segar (TBS) harus melihat kepentingan petani dan pabrik kelapa sawit.
Baca Juga:
Guru Besar IPB Sindir LSM yang Koar-koar Anti Sawit
"Contohnya keputusan ekstrem larangan ekspor CPO dan turunannya. Tp kemudian kita pahami itu sebagai shock terapi karena harga minyak goreng demikian tingginya. Oleh karena itu, keputusan diambil langsung Presiden sebagai kebijakan jangka pendek dan tidak pernah ada keinginan larangan ekspor permanen," jelasnya.
Selain itu, Edy menambahkan pemerintah juga memikirkan hulu-hilir dari industri sawit. Dimana industri hulu-hilir ada petani, pabrik kelapa sawit, pabrik minyak goreng, industri makanan minuman. Maka kebijakan yang ada harus bisa memperhitungkan semua pihak.
"Semua harus kita pikirkan, dan kemudian kita cari kebijakan yang merupakan titik optimal dari itu semua. Kemudian pemerintah harus memikirkan berbagai aspek, masalah lingkungan, ekologi, sosial, lahan dan lainnya," ungkap Edy. [rna]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
