WAHANANEWS.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) terus memperkuat upaya pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Alignment Forum Program Listrik Desa yang digelar pada Jumat (17/7/2026), sebagai wadah untuk menyelaraskan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat elektrifikasi hingga ke wilayah terpencil dan belum terjangkau jaringan listrik.
Baca Juga:
PLN Teken Kerja Sama PSEL Bali, Percepat Pengolahan Sampah Menjadi Listrik Ramah Lingkungan
Pemerintah turut menunjukkan dukungan nyata terhadap percepatan program tersebut dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama pelaksanaan Program Listrik Desa tahun 2026.
Alokasi anggaran ini diharapkan mampu mempercepat penyediaan infrastruktur kelistrikan sekaligus memperluas akses listrik bagi masyarakat di berbagai daerah.
Sinergi antara pemerintah dan PLN tersebut pun mendapat apresiasi dari sejumlah kepala daerah yang mulai merasakan percepatan pembangunan jaringan listrik di wilayah masing-masing.
Baca Juga:
PLN Gandeng KKP Dukung Ketahanan Energi dan Produktivitas Sektor Perikanan Nasional
Forum penyelarasan ini menghadirkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah sebagai regulator, Kejaksaan yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, asosiasi, hingga mitra kerja PLN.
Melalui kolaborasi tersebut, seluruh pihak berupaya memperkuat tata kelola, meningkatkan koordinasi, serta memastikan pelaksanaan Program Listrik Desa berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ing Tri Winarno, menekankan bahwa keberhasilan percepatan Program Listrik Desa sangat bergantung pada akurasi data yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan.
Menurutnya, validasi data menjadi langkah krusial agar seluruh daerah yang masih membutuhkan akses listrik dapat terpetakan dengan baik sehingga tidak ada masyarakat yang tertinggal.
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ing Tri Winarno dalam sambutannya menegaskan bahwa percepatan Program Listrik Desa harus didukung dengan data yang akurat agar pelaksanaannya tepat sasaran.
"Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga pelaksanaan Program Listrik Desa benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.
Tri juga menjelaskan bahwa penggunaan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026 akan dikawal secara bersama oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan guna memastikan pelaksanaan program berlangsung akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pemerataan akses listrik merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui aksi nyata, bukan sekadar menjadi target pembangunan.
Menurutnya, seluruh masyarakat Indonesia berhak menikmati layanan kelistrikan yang andal sebagai bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial.
Dalam agenda Alignment Forum Program Listrik Desa di Kantor PLN Pusat, Jakarta, Senin (17/7/2026), Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa percepatan Program Listrik Desa merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi ESDM, Bahlil Lahadalia untuk mewujudkan sila kelima Pancasila. Menurutnya, pemerataan akses listrik tidak boleh berhenti sebagai komitmen atau target semata, melainkan harus diwujudkan melalui langkah nyata agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan kelistrikan.
“Kami mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia. Arahan beliau jelas, yaitu mewujudkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” ujar Darmawan.
Ia menambahkan bahwa manfaat Program Listrik Desa jauh melampaui pembangunan jaringan listrik semata. Kehadiran listrik dinilai mampu mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, membuka peluang usaha baru, serta memperkuat ketahanan energi nasional.
Oleh sebab itu, keberhasilan program membutuhkan dukungan penuh dan kolaborasi yang erat dari seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, mengungkapkan bahwa pemerintah bersama PLN telah menyusun peta jalan atau roadmap Program Listrik Desa yang diintegrasikan dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Integrasi kedua program tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses listrik sekaligus membantu masyarakat kurang mampu memperoleh sambungan listrik ke rumah mereka.
“Kita sudah menyusun roadmap untuk Program Listrik Desa, di mana ini juga kita kombinasikan dengan BPBL atau Batuan Pasang Baru Listrik. Di sini pemerintah bertugas untuk membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu untuk bisa menyambungkan ke jaringan (listrik),” kata Andriah.
Pelaksanaan Program Listrik Desa pun terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga April 2026, PLN telah merealisasikan penyediaan akses listrik yang didanai melalui APBN di 1.403 lokasi dan berhasil melayani 40.724 rumah tangga.
Pemerintah bersama PLN menargetkan perluasan program hingga 2.792 lokasi pada akhir tahun 2026 dengan potensi menjangkau sekitar 137.266 calon pelanggan baru di berbagai wilayah Indonesia.
Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dengan PLN telah memberikan dampak signifikan terhadap penurunan jumlah desa yang belum menikmati listrik di provinsinya.
Jika pada awal 2025 masih terdapat sekitar 70 desa yang belum berlistrik, kini jumlah tersebut berkurang menjadi 43 desa pada 2026.
“Kami berharap penyelesaian desa yang menjadi carry over tahun 2025 maupun tambahan Program Lisdes 2026 dapat segera dituntaskan sehingga seluruh desa yang tersisa memperoleh akses listrik. Kami mengapresiasi dukungan PLN,” ujar Sherly.
Dukungan serupa juga disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Ia memastikan pemerintah daerah siap memberikan kemudahan perizinan serta memperkuat koordinasi dengan PLN demi mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayahnya.
“Kami siap mendukung percepatan pembangunan kelistrikan di Sulawesi Tengah. Jika ada kendala di lapangan, segera sampaikan kepada pemerintah daerah. Listrik merupakan fondasi penting bagi investasi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Anwar (Seremoadver).
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
