WAHANANEWS.CO, Jakarta - Bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tidak hanya menguji kesiapsiagaan sosial pemerintah, tetapi juga ketangguhan infrastruktur energi nasional.
Di tengah tantangan tersebut, langkah PT PLN (Persero) menggratiskan listrik hunian sementara (Huntara) selama enam bulan dinilai sebagai respons cepat sekaligus cerminan resiliensi sistem kelistrikan menghadapi krisis iklim.
Baca Juga:
Penguatan Statistik Kelistrikan Nasional Digenjot, ALPERKLINAS: Ini Momentum Reformasi Berbasis Data
Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, penyediaan listrik di Huntara dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembangunan jaringan, pemasangan instalasi dan kWh meter, hingga penerangan jalan umum dan fasilitas sosial.
Seluruh layanan tersebut diberikan tanpa biaya untuk memastikan listrik siap digunakan sejak Huntara dihuni.
“Kami tidak hanya memulihkan, tetapi membangun kembali dengan pendekatan kesiapsiagaan. Pemasangan instalasi listrik dan kWh meter menjadi bagian dari tanggung jawab PLN agar masyarakat bisa segera beraktivitas,” kata Darmawan dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Baca Juga:
PLN Tegaskan Tak Ada Krisis Batu Bara, 8 Pemasok Siapkan 87 Juta Ton
Darmawan menjelaskan, di Sumatera Barat pemulihan listrik telah tuntas sejak 23 Desember 2025 dengan 1.265 desa kembali menyala.
Sementara di Sumatera Utara, pemulihan mencapai 99,97 persen dari total 6.223 desa terdampak, dengan dua desa di Tapanuli Utara masih padam akibat banjir susulan.
Tantangan terberat, menurut Darmawan, berada di Aceh. Kerusakan sistem transmisi berskala besar menjadi ujian serius bagi keandalan infrastruktur energi.
