WAHANANEWS.CO, Jakarta - Aksi premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) disebut sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan gagalnya investasi di Indonesia, dengan nilai kerugian yang dikabarkan mencapai ratusan triliun rupiah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti persoalan ini dengan melakukan pendataan terhadap ormas yang terlibat dalam aksi premanisme.
Baca Juga:
Ormas Ganggu Investasi, Menteri BKPM Dorong Dialog dengan Masyarakat
"Tentu kita akan lihat satu per satu. Banyak yang sedang kami inventarisir," ujar Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025) malam.
Keluhan terhadap aksi ormas ini pertama kali disuarakan oleh para pengusaha di kawasan industri. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, menyampaikan bahwa banyak ormas meminta jatah atas berbagai kegiatan bisnis, termasuk dalam pengelolaan limbah.
"Begitu investor menentukan kavling untuk limbah, ormas langsung datang dan meminta bagian. Mereka bilang, 'Pak, ini buat saya ya, buat saya'," ungkap Sanny dalam Dialog Nasional HKI di Kantor Kemenperin, Kamis (6/2/2025).
Baca Juga:
Keributan Dua Kelompok Ormas di Ciledug Kota Tangerang Viral Masalah Lahan Parkir
Para pengusaha sebenarnya telah berupaya mengatasi masalah ini dengan melibatkan kepala desa untuk menentukan kavling yang digunakan dalam pengelolaan limbah. Namun, cepatnya pergantian kepala desa membuat masalah ini terus berulang.
"Misalnya, awalnya kavling ini diberikan kepada Pak Mustofa. Tapi begitu kepala desa berganti, ormas datang lagi meminta agar Pak Mustofa diganti dengan Pak Ali. Ini membingungkan. Perusahaan tidak bisa mengatur ini karena ada tanggung jawabnya juga. Bahkan untuk menentukan penyedia katering atau transportasi saja jadi sulit karena ada tekanan dari ormas," lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menilai bahwa pemerintah perlu lebih aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar.
Menurutnya, investasi yang masuk ke suatu daerah seharusnya membawa dampak positif bagi masyarakat, seperti membuka lapangan kerja baru dan mendorong usaha lokal seperti tempat makan dan penginapan.
"Saya rasa perlu ada diskusi komunitas yang lebih baik. Jika investasi berjalan lancar dan situasi tetap kondusif, lapangan kerja akan tercipta," kata Rosan dalam acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan bahwa tindakan premanisme ormas yang melakukan pemalakan terhadap pengusaha merupakan tindak pidana dan harus ditangani oleh aparat penegak hukum.
"Kalau memalak, jelas itu tindak pidana dan harus berhubungan dengan aparat hukum," tegas Yassierli saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Saat ditanya apakah Kemnaker mempertimbangkan untuk membuka lapangan kerja bagi anggota ormas guna mengurangi praktik ilegal ini, Yassierli menganggapnya sebagai solusi yang menarik dan perlu dibahas lebih lanjut.
"Menarik juga itu. Kita memang punya PR dalam penciptaan lapangan kerja," ujarnya.
[Redaktur: Rinrin Kaltarina]
