Peralatan tersebut memiliki sistem regenerasi bertahap (multistage regeneration), yaitu sebuah metode terbaru yang digunakan pada unit RFCC untuk dapat mengolah residu (bottom product) menjadi produk BBM yang bernilai ekonomis tinggi dan ramah lingkungan, sehingga dapat meningkatkan keekonomian/margin kilang.
"Tidak ada di dunia ini pembangunan proyek berdampingan seperti ini. Kita tetap mengoperasikan kilang, agar kita tetap dapat menjaga ketahanan energi dan suplai BBM tersedia cukup, supaya tidak impor," ujar Nicke.
Baca Juga:
PLN Peroleh Dua Penghargaan ESG, Langkah Nyata Menuju Bisnis Berkelanjutan
Nicke berharap, setelah proyek ini selesai, Kilang Balikpapan akan menjadi kilang modern yang Indonesia miliki, yang bisa menghasilkan produk berkualitas tinggi serta ramah lingkungan, sehingga peta jalan transisi energi nasional bisa terwujud.
Sebagai proyek dengan investasi terbesar, RDMP Balikpapan membawa multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi daerah, karena melibatkan perusahaan daerah, menyerap tenaga kerja lokal, serta TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang ditargetkan mencapai 30-35 persen.
Saat proyek tersebut selesai, diproyeksikan dapat menghemat current account sebesar US$2.5 miliar per tahun baik dari produk BBM, LPG, maupun petrochemical.
Baca Juga:
Kedepankan Aspek Keberlanjutan, PLN Raih ESG Awards Sektor Energi di Ajang SAFE
Pendanaan pembangunan proyek ini mendapatkan kepercayaan serta dukungan dari empat Export Credit Agency dan 22 kreditur komersial yang nilainya mencapai US$3,1 Milyar yang akan disalurkan kepada PT. Kilang Pertamina Balikpapan (KPB).
Sementara Wakil Menteri BUMN 1, Pahala Nugraha Mansury menyampaikan sektor energi merupakan elemen yang sangat penting untuk perkembangan ekonomi, karena tidak ada aktivitas dapat terjadi tanpa dukungan energi.
"Keberhasilan pembiayaan Proyek RDMP Kilang Balikpapan ini tentunya merupakan suatu prestasi untuk Pertamina, KPI dan KPB. Ini merupakan project financing yang terbesar di Indonesia sampai dengan saat ini, bahkan komitmen yang disampaikan kreditur mengalami over-subscribe hingga 42 persen," kata Pahala.