Jajaran Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus juga menyatakan persetujuan terhadap pergeseran anggaran antarprogram dan antarsatuan kerja eselon I, percepatan pelaksanaan pinjaman luar negeri maupun pinjaman dalam negeri, serta pembukaan blokir anggaran Kementerian PU TA 2025. Komisi V DPR RI juga meminta Kementerian PU mempercepat realisasi capaian serapan APBN 2025 dengan posisi saat ini 59,06% untuk realisasi keuangan dan 61,54% realisasi fisik.
Arahan tambahan dari Komisi V meliputi percepatan proses lelang PBJ untuk kegiatan TA 2026, peningkatan keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek bersumber APBN, percepatan penyelesaian jaringan irigasi dari bendungan yang sudah terbangun, optimalisasi koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan pagu efektif, serta perhatian terhadap pemerataan alokasi anggaran antarwilayah dalam NKRI.
Baca Juga:
Kementerian PU Mulai Pembangunan Sekolah Rakyat di Sejumlah Wilayah
"Terima kasih untuk jajaran Kementerian PU, mohon untuk mengakomodir masukan dan saran dari anggota Komisi V DPR RI. Namun tetap memperhatikan readiness criteria dan kemampuan fiskal. Di era kepemimpinan Menteri Dody, mohon pemerataan antar wilayah menjadi isu utama untuk mengatasi kesenjangan. Infrastruktur yang perlu kita kejar terutama di luar pulau Jawa sebagai pusat sumber daya alam, namun di pulau Jawa juga tidak kalah penting karena pergerakan ekonomi juga masif," pesan Ketua Lasarus.
Demikian dilansir dari laman pugoid, Rabu (19/11).
[Redaktur: JP Sianturi]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
