WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebagai bagian dari upaya membersihkan perusahaan negara dari praktik korupsi, pemborosan, dan pengelolaan yang tidak produktif.
“Pernyataan Presiden Prabowo harus dibaca sebagai alarm keras bahwa BUMN tidak boleh lagi menjadi ruang nyaman bagi kepentingan kelompok, praktik rente, maupun pengelolaan aset negara yang jauh dari kepentingan rakyat,” kata Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba, Selasa (14/7/2026).
Baca Juga:
Pegunungan Papua Simpan Harta Karun Raksasa, BRIN dan TNI Temukan Cadangan Emas
Tohom menilai keberanian Presiden menyampaikan persoalan korupsi di tubuh BUMN secara terbuka menunjukkan adanya komitmen politik untuk memperbaiki perusahaan negara secara menyeluruh.
“Reformasi BUMN harus dimulai dari keberanian mengakui masalah, membuka struktur yang tidak sehat, dan memutus mata rantai kepentingan yang selama ini menikmati kelemahan tata kelola,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut BUMN selama ini menjadi salah satu sasaran tindak pidana korupsi saat berpidato dalam peringatan Hari Koperasi Nasional 2026 di Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Baca Juga:
Aspirasi Warga Termasuk dari TikTok, Prabowo Pastikan Akan Ditindaklanjuti
“BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi,” kata Prabowo.
Menurut Tohom, penertiban BUMN harus dilakukan melalui audit menyeluruh terhadap kinerja keuangan, kualitas manajemen, struktur anak perusahaan, pengadaan barang dan jasa, serta penggunaan aset negara.
“Negara harus dapat membedakan dengan jelas mana BUMN yang sehat dan strategis, mana yang masih dapat diperbaiki, serta mana yang hanya menjadi beban karena bertahun-tahun tidak menghasilkan manfaat ekonomi maupun pelayanan publik,” katanya.
Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengonsolidasikan aset-aset BUMN melalui Danantara yang dibentuk pada 2025 dan membawahi aset negara bernilai sekitar US$1 triliun.
“Kita sekarang adalah dana kedaulatan mungkin kelima atau keenam terbesar di dunia,” ujar Prabowo.
Tohom memandang Danantara dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan nilai aset negara apabila dikelola secara profesional, transparan, dan diawasi dengan standar yang ketat.
“Besarnya aset yang dikelola Danantara merupakan kekuatan ekonomi nasional, tetapi besarnya kekuatan itu juga harus diikuti sistem pengawasan yang mampu mencegah konflik kepentingan, intervensi politik, dan pengambilan keputusan yang tidak terukur,” ucapnya.
Ia mengatakan ukuran keberhasilan Danantara bukan hanya terletak pada besarnya nilai aset, melainkan juga pada kemampuan menghasilkan keuntungan, memperkuat industri nasional, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Danantara harus menjadi mesin pencipta nilai dan bukan hanya tempat memindahkan kepemilikan aset dari satu struktur ke struktur lainnya,” kata Tohom.
Presiden juga meminta para pelaku korupsi menghentikan praktik yang merusak tata kelola BUMN karena masyarakat semakin memahami bagaimana aset negara dikelola.
“Hentikan praktik-praktik kau, hentikan. Rakyat tidak bodoh,” ujar Prabowo.
Tohom menilai pesan tersebut harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata melalui penegakan hukum, penguatan sistem pengawasan internal, perlindungan pelapor, serta keterbukaan informasi publik.
“Peringatan politik akan menjadi kuat apabila diikuti penindakan hukum yang konsisten tanpa melihat jabatan, kedekatan, maupun latar belakang pihak yang terlibat,” ujarnya.
Ia meminta direksi dan komisaris BUMN memahami bahwa jabatan mereka merupakan mandat untuk mengelola kekayaan negara dan bukan fasilitas untuk membangun kepentingan pribadi atau kelompok.
“Direksi dan komisaris harus dipilih berdasarkan kompetensi, integritas, rekam jejak, serta kemampuan menghasilkan keputusan bisnis yang sehat dan berpihak pada kepentingan nasional,” katanya.
Tohom juga mendukung rencana pemerintah menutup ratusan entitas BUMN yang tidak efisien dan tidak menghasilkan keuntungan bagi negara.
Menurutnya, penutupan BUMN harus dilakukan berdasarkan kajian yang terbuka agar tidak merugikan pekerja, pelayanan publik, maupun kepentingan strategis nasional.
“BUMN yang tidak produktif tidak boleh terus dipertahankan hanya karena alasan historis, tetapi proses penutupannya harus disertai penyelesaian kewajiban, perlindungan pekerja, dan pengamanan aset negara,” ucapnya.
Prabowo sebelumnya menyampaikan rencana penutupan sekitar 250 entitas BUMN pada akhir Juli 2026 setelah pemerintah menutup sekitar 240 entitas yang dinilai tidak efisien dan tidak menguntungkan negara.
Pemerintah juga menargetkan jumlah BUMN yang ditutup dapat mencapai sekitar 800 entitas hingga akhir tahun.
Tohom menilai perampingan jumlah BUMN dapat meningkatkan efisiensi apabila disertai pembentukan struktur usaha yang lebih sederhana, terukur, dan mudah diawasi.
“Jumlah perusahaan yang terlalu banyak dapat menciptakan rantai birokrasi panjang, biaya tinggi, tumpang tindih usaha, serta ruang pengawasan yang semakin sulit dikendalikan,” ujarnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa reformasi BUMN harus dikaitkan dengan pembangunan wilayah agar aset perusahaan negara memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“BUMN harus hadir sebagai penggerak konektivitas, perumahan, transportasi, energi, pangan, dan kawasan industri sehingga pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi lama,” katanya.
Ia menilai konsep aglomerasi membutuhkan peran BUMN yang kuat untuk membangun jaringan infrastruktur antardaerah dan mempercepat terbentuknya pusat pertumbuhan baru.
“BUMN dapat menjadi penghubung antara kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah melalui pembangunan yang terintegrasi, bukan proyek yang berdiri sendiri dan kehilangan manfaat jangka panjang,” ucap Tohom.
Presiden Prabowo juga mendorong BUMN, BUMD, koperasi, UMKM, serta perusahaan swasta bekerja secara berkesinambungan dalam kerangka Indonesia Incorporated.
“Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD,” kata Prabowo.
Tohom menilai gagasan Indonesia Incorporated harus dibangun melalui pembagian peran yang sehat dan bukan melalui dominasi salah satu kelompok usaha.
“BUMN tidak boleh mematikan swasta, swasta tidak boleh menguasai kebijakan negara, dan koperasi serta UMKM tidak boleh hanya menjadi pelengkap dalam pembangunan ekonomi,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi seluruh pelaku ekonomi dapat memperkuat rantai pasok nasional, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan kemampuan industri dalam negeri.
“Indonesia Incorporated harus menghasilkan ekosistem ekonomi yang saling memperkuat, memiliki tujuan nasional yang sama, dan mampu membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
MARTABAT Prabowo-Gibran berharap reformasi BUMN dijalankan secara konsisten agar perusahaan negara menjadi lebih sehat, profesional, transparan, dan mampu menjadi lokomotif pembangunan nasional.
“Keberhasilan reformasi BUMN akan menjadi salah satu ukuran apakah kekayaan negara benar-benar dikelola untuk kemakmuran rakyat atau kembali terjebak dalam kepentingan sempit,” kata Tohom.
[Redaktur: Sandy]
