WAHANANEWS.CO, Jakarta - MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif langkah pemerintah dalam merampingkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penguatan peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Organisasi ini juga mendorong agar proses tersebut dibarengi dengan rekrutmen pemimpin profesional guna memastikan tata kelola yang bersih dan berstandar global.
Baca Juga:
Rencana Danantara Pangkas 1.000 BUMN Jadi 300 Disorot Lembaga Pemeringkat Internasional
“Kebijakan ini adalah momentum besar untuk membangun ulang fondasi pengelolaan aset negara agar lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Senin (27/4/2026).
Ia menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan kewenangan penuh kepada Danantara untuk merekrut profesional terbaik, termasuk dari luar negeri, merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah ingin keluar dari pola lama pengelolaan BUMN yang sarat inefisiensi.
“Ketika manajemen diisi oleh profesional yang berkompeten dan berintegritas, maka potensi kebocoran bisa ditekan secara signifikan dan kinerja perusahaan negara akan meningkat secara sistemik,” katanya.
Baca Juga:
Danantara Angkat Tangan, Negosiasi Kapal Pertamina di Selat Hormuz Bukan Ranahnya
Menurutnya, rasionalisasi jumlah BUMN dari lebih dari seribu entitas menjadi sekitar 300 perusahaan akan menciptakan struktur yang lebih ramping dan fokus, sehingga pengawasan menjadi lebih efektif dan arah bisnis lebih terukur.
Ia melihat Danantara memiliki peran strategis sebagai sovereign wealth fund yang tidak hanya mengelola aset negara, tetapi juga menjadi penggerak utama industrialisasi nasional dan investasi jangka panjang.
“Fokusnya bukan semata efisiensi, melainkan bagaimana negara mengelola modal secara tepat agar menghasilkan nilai tambah yang konsisten dan berdampak jangka panjang,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia berpandangan bahwa keterbukaan terhadap talenta global dalam kepemimpinan BUMN merupakan langkah adaptif di tengah kompetisi ekonomi dunia yang semakin kompleks.
“Kalau ingin bersaing di level global, maka standar kepemimpinan dan tata kelola juga harus mengacu pada praktik terbaik dunia,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola melalui Danantara akan berdampak langsung terhadap keberhasilan agenda besar pemerintah, mulai dari hilirisasi sumber daya alam hingga swasembada pangan dan energi.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pengelolaan aset negara ke depan harus berbasis integritas sistem, bukan hanya figur, agar keberlanjutan kebijakan tetap terjaga meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
“Dengan sistem yang kuat, transparansi yang terjaga, dan profesionalisme yang konsisten, maka kepercayaan publik dan investor akan tumbuh, dan itu menjadi modal utama bagi percepatan pembangunan nasional,” ujarnya.
Ia juga menilai keberadaan Danantara dengan aset kelolaan yang besar dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi global, terutama dalam menarik investasi dan membangun kemitraan internasional.
“Ini adalah peluang besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang disegani, asalkan tata kelolanya dijaga dengan disiplin dan visi jangka panjang,” kata Tohom.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
