WAHANANEWS.CO, Jakarta - Sisa dana cadangan pemerintah di Bank Indonesia kini hanya Rp120 triliun, memicu kekhawatiran soal ketahanan fiskal di tengah tekanan ekonomi global yang belum mereda.
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa sisa Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tersimpan di Bank Indonesia saat ini tinggal Rp120 triliun setelah sebagian besar dialokasikan ke sektor perbankan, Senin (6/4/2026).
Baca Juga:
Bareskrim Ungkap Kronologi Penangkapan Andre Fernando di Penang
SAL sendiri merupakan dana simpanan pemerintah yang berasal dari sisa anggaran tahun-tahun sebelumnya dan berfungsi sebagai bantalan fiskal untuk menjaga stabilitas keuangan negara.
Purbaya menjelaskan bahwa total SAL pemerintah sebenarnya mencapai Rp420 triliun, namun Rp200 triliun telah ditempatkan di bank-bank Himbara dan sekitar Rp100 triliun tambahan juga dialokasikan ke sektor yang sama.
“Rp 200 penempatan di bank, saya tambah lagi Rp 100 triliun, sisa masih Rp 100 triliun (Rp 120 triliun) di BI,” kata Purbaya.
Baca Juga:
Menteri HAM Minta Proses Hukum Kasus Andrie Yunus Digelar Terbuka
Dengan demikian, dana SAL yang tersisa di Bank Indonesia saat ini berada di angka Rp120 triliun sebagai cadangan kas pemerintah.
Namun, kondisi ini menuai sorotan dari kalangan ekonom yang menilai posisi SAL tersebut sudah berada pada level yang mengkhawatirkan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai bahwa SAL berperan penting sebagai fiscal buffer terutama dalam menjaga arus kas pemerintah.
“Nah, fungsi SAL ini adalah untuk fiscal buffer,” ungkap Bhima saat dimintai tanggapan, Selasa (7/4/2026).
Ia menekankan bahwa arus kas jauh lebih krusial dibandingkan potensi penerimaan pajak tahunan karena kebutuhan belanja rutin, pembayaran bunga utang, hingga subsidi energi memerlukan dana tunai yang tersedia.
Bhima memperingatkan bahwa jika penerimaan negara menurun atau penerbitan surat utang terhambat akibat kondisi geopolitik dan menurunnya minat investor, maka SAL menjadi satu-satunya andalan.
“Sangat tidak aman, rapuh,” tuturnya.
Ia juga mengkhawatirkan potensi kekeringan likuiditas yang dapat berdampak pada terganggunya pelayanan publik, belanja rutin pemerintah, serta berbagai program penting lainnya.
Dalam menghadapi situasi tersebut, Bhima menyarankan agar pemerintah tidak gegabah menggunakan SAL untuk mendukung penyaluran kredit melalui bank-bank Himbara.
“Jangan gegabah menggunakan SAL untuk kredit,” katanya.
Menurutnya, penempatan dana sebesar Rp200 triliun ke Himbara belum terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan kredit, khususnya untuk sektor UMKM.
Bhima juga menyoroti potensi risiko mismatch apabila dana SAL yang ditempatkan di bank digunakan untuk pembiayaan kredit jangka panjang.
“Ini mau ditarik gitu, itulah risiko mismatch SAL karena dipinjam ke Bank Himbara,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap stabilitas keuangan negara.
“Ini juga harus dievaluasi total, jadi cara-cara Purbaya ini yang enggak pas,” ungkap Bhima.
Di sisi lain, Purbaya menyampaikan bahwa defisit anggaran tahun sebelumnya tercatat sebesar 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia memperkirakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan akan menunjukkan penurunan defisit menjadi sekitar 2,8 persen pada tahun 2025.
Penurunan defisit tersebut dinilai akan memberikan tambahan ruang fiskal dan meningkatkan saldo dana pemerintah di Bank Indonesia.
“Itu memberikan ruang, jadi ada dana tidak dipakai, itu memberikan tambahan tahun ini SAL-nya,” ucapnya.
Purbaya menilai kondisi ini tetap memberikan bantalan bagi pemerintah meskipun diakui ada sisi negatif karena penyerapan anggaran tidak maksimal.
“Di satu sisi itu jelek karena saya gagal bisa ngabisin uang, tetapi di sisi lain bagus ketika ada seperti ini kami masih ada tambahan bantalan tadi, jadi anggaran kami aman,” katanya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
