Selain PT PSM, terdapat dua perusahaan lain yang juga diduga melakukan praktik serupa.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyebut dua perusahaan tersebut adalah PT PSI dan PT VPM.
Baca Juga:
IInflasi RI Juni 2026, Purbaya Sebut Dipicu Harga BBM dan Pangan yang Fluktuatif
"Nah kerugian negara yang kita taksir sementara, angka sementara dari tiga ini sekitar Rp 510 miliar, tapi ini belum final," jelas Bimo.
Bimo mengatakan pihaknya akan menelusuri ketiga perusahaan tersebut hingga ke struktur pemegang saham.
Ia menjelaskan modus yang digunakan adalah melaporkan surat pemberitahuan pajak yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya serta tidak memungut pajak pertambahan nilai.
Baca Juga:
Purbaya Respons Usulan Pajak JHT Nol Persen, Pemerintah Masih Lakukan Kajian
Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan rekening karyawan, pengurus, hingga pemegang saham untuk menyembunyikan omzet.
Praktik penggelapan pajak ini diduga berlangsung dalam rentang waktu 2016 hingga 2019.
"Ini rentang waktu yang sedang kita sidik itu ada dari 2016 sampai 2019. Ada tiga entitas, ada PSI, ada PSM, ada VPM entitasnya," pungkasnya.
