WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN berperan dalam merespon dinamika perekonomian, menjalankan agenda pembangunan, dan menyejahterakan masyarakat Indonesia yang ditunjukkan melalui berbagai kinerja perekonomian dan capaian pembangunan.
“APBN untuk tahun 2024 adalah untuk mendorong transformasi ekonomi, menciptakan inklusivitas, dan sustainability. Oleh karena itu, kita akan terus mendorong berbagai program struktural untuk menjaga kesejahteraan masyarakat,” kata Menkeu dalam Raker Banggar DPR RI dengan agenda Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 pada Selasa (29/08).
Baca Juga:
US-ASEAN Business Council Sambut Positif Upaya Dialog dan Kerja Sama Indonesia-AS
Menurut Menkeu, kebijakan fiskal dapat digunakan dalam mendorong inklusivitas dan mengakselerasi transformasi ekonomi untuk meningkatkan sustainabilitas. Hal tersebut sejalan dengan tujuan jangka menengah panjang untuk mencapai visi Indonesia maju di tahun 2045.
“Ini masih sangat konsisten dengan tujuan visi Indonesia maju 2045, di mana fokus terhadap human capital, infrastruktur, dan institution sebagai poros untuk memperbaiki produktivitas dan juga untuk meningkatkan nilai tambah tanpa mengorbankan sustainabilitas,” ujar Menkeu.
Menkeu menilai sumber daya manusia (SDM) merupakan aset yang paling penting karena SDM unggul dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Dalam periode 2015 hingga 2022, pemerintah telah mengeluarkan Rp3.492, 8 triliun untuk pendidikan dengan berbagai capaian output dari sisi jumlah sekolah, rata-rata lama sekolah, dan angka partisipasi kasar tingkat pendidikan, baik dari pendidikan anak usia dini (PAUD), SMA sederajat, dan perguruan tinggi.
Baca Juga:
Menkeu Jalin Penguatan Kerja Sama dengan International Finance Corporation
Selain itu, sebanyak Rp1.149,9 triliun telah diberikan kepada sektor kesehatan sepanjang 2015 hingga 2022 yang digunakan untuk menambah jumlah rumah sakit umum, puskesmas, menangani Covid-19, dan menurunkan stunting.
“Setiap belanja untuk kesehatan dan pendidikan tidak bisa menghasilkan aset yang terlihat di neraca, tapi pengaruhnya terhadap aset intangible yaitu quality dari human capital itu luar biasa,” kata Menkeu.
Sementara, pemerintah juga memberikan perhatian kepada sektor perlindungan sosial dengan total Rp2.736,8 triliun pada 2015 hingga 2022. Anggaran perlinsos digunakan untuk menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pemerataan.
“Perlindungan sosial kita akan diperluas sepanjang hayat, mulai dari PAUD hingga lansia. Dan kita lihat dengan berbagai intervensi, kemiskinan mulai bisa diturunkan kembali sesudah mengalami kenaikan akibat pandemi,” ujar Menkeu.
Di sisi lain, Menkeu menekankan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mobilitas yang efisien. Untuk itu, pemerintah memberikan Rp2.778 triliun antara 2015 hingga 2022 yang telah dibelanjakan untuk membangun infrastruktur dengan berbagai hasil, seperti jumlah tol yang beroperasi, jumlah jalan umum yang terus dipelihara dan ditingkatkan, pembangkit listrik, meningkatkan kapasitas bendungan, dan menambah jumlah bandara dan pelabuhan.
“Ini adalah berbagai aset tangible atau yang bisa dilihat dan dinilai dalam neraca kita,” tandas Menkeu. Demikian dilansir dari laman kemenkeugoid, Rabu (30/8).
[Redaktur: JP Sianturi]
