Professor Joseph Stiglitz dari Columbia University dalam seminar ini menyampaikan rekomendasi dan temuan dari High-Level Expert Group on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.
Dashboard yang dihasilkan dari Expert Group ini merupakan pendekatan multidimensi untuk mengukur berbagai tingkat kesejahteraan yang selama ini tidak tertangkap dalam pengukuran Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yang mencakup berbagai aspek, baik pasar maupun non-pasar, sebagai dampak dari kebijakan pemerintah, termasuk pertimbangan aspek kebahagiaan dan lingkungan atau keberlanjutan (sustainability).
Baca Juga:
Menkeu: Kemenkeu Dukung dan Berikan Bantuan Maksimal Kepada Seluruh K/L pada KMP
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik pengembangan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Topik mengenai kesejahteraan ini sangat penting karena merupakan bagian dari cita-cita Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
Dalam hal ini, Indonesia telah melakukan banyak hal, termasuk peningkatan alokasi anggaran, misalnya untuk perlindungan sosial di masa pandemi Covid-19 lalu, sehingga kita berhasil menurunkan tingkat kemiskinan relatif cepat dari 10,2% selama pandemi, menjadi 9,6% pada tahun 2022.
Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan program afirmasi dalam rangka mengurangi tingkat ketimpangan dan meningkatkan pemerataan.
Baca Juga:
Sri Mulyani Minta Pemangkasan 50% Anggaran Perjalanan Dinas, Ini Instruksinya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan APBN Indonesia telah mempertimbangkan aspek inklusivitas dengan mengalokasikan belanja sebesar 20 persen dan 5 persen untuk pendidikan dan kesehatan.
Berbagai negara juga memberikan contoh-contoh reformasi kebijakan yang diambil dan proses pengambilan kebijakan yang dilakukan, termasuk aspek politik pengambilan keputusan tersebut.
Selanjutnya, agenda utama dialog dibagi menjadi 2 sesi utama, yaitu sesi 1 (Tackling Immediate Challenges Facing Developing Countries) dan sesi 2 (Strengthening International Cooperation for Sustainable and Inclusive Growth). Demikian dilansir dari laman kemenkeugoid, Minggu (14/5). [jp/jup]
