WahanaNews.co | Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menghadiri rangkaian dialog bersama negara mitra di sela pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G7 pada tanggal 11-12 Mei 2023 di Niigata, Jepang.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati diundang dalam kapasitas Indonesia sebagai salah satu negara mitra strategis G7 bersama Brazil, India, Korea, dan Singapura.
Baca Juga:
Menkeu: Kemenkeu Dukung dan Berikan Bantuan Maksimal Kepada Seluruh K/L pada KMP
Pertemuan dipimpin oleh Menteri Keuangan Jepang Shun'ichi Suzuki dan dihadiri oleh para Menteri Keuangan ketujuh negara anggota G7 lainnya (Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat), serta Uni Eropa.
Dalam kesempatan ini, Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan Janet Yellen (Menkeu Amerika Serikat) dan Chrystia Freeland (Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Kanada).
Rangkaian kegiatan diawali dengan pertemuan bilateral dengan Janet Yellen. Menkeu Sri Mulyani mendiskusikan beberapa topik yang penting dan relevan dengan keadaan sekarang meliputi kondisi perekonomian global, isu terkini seputar sumber daya mineral, Financial Action Task Force (FATF), Pandemic Fund serta G20 Joint Finance and Health Task Force (JFHTF).
Baca Juga:
Sri Mulyani Minta Pemangkasan 50% Anggaran Perjalanan Dinas, Ini Instruksinya
Selain itu, dibahas pula kemungkinan kerja sama antara lembaga donor yang masing-masing negara miliki, yaitu Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) dan United States Agency for International Development (USAID).
Diharapkan melalui kolaborasi ini, baik Indonesia maupun Amerika serikat, dapat memiliki kemampuan lebih dalam membantu negara-negara lain yang membutuhkan. Sementara itu, pertemuan dengan Chrystia Freeland dilakukan secara pull-aside meeting.
Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian hadir sebagai pembahas (discussant) dalam seminar yang bertajuk “Economic Policies in Pursuit of Welfare”.
Professor Joseph Stiglitz dari Columbia University dalam seminar ini menyampaikan rekomendasi dan temuan dari High-Level Expert Group on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.
Dashboard yang dihasilkan dari Expert Group ini merupakan pendekatan multidimensi untuk mengukur berbagai tingkat kesejahteraan yang selama ini tidak tertangkap dalam pengukuran Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yang mencakup berbagai aspek, baik pasar maupun non-pasar, sebagai dampak dari kebijakan pemerintah, termasuk pertimbangan aspek kebahagiaan dan lingkungan atau keberlanjutan (sustainability).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik pengembangan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Topik mengenai kesejahteraan ini sangat penting karena merupakan bagian dari cita-cita Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
Dalam hal ini, Indonesia telah melakukan banyak hal, termasuk peningkatan alokasi anggaran, misalnya untuk perlindungan sosial di masa pandemi Covid-19 lalu, sehingga kita berhasil menurunkan tingkat kemiskinan relatif cepat dari 10,2% selama pandemi, menjadi 9,6% pada tahun 2022.
Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan program afirmasi dalam rangka mengurangi tingkat ketimpangan dan meningkatkan pemerataan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan APBN Indonesia telah mempertimbangkan aspek inklusivitas dengan mengalokasikan belanja sebesar 20 persen dan 5 persen untuk pendidikan dan kesehatan.
Berbagai negara juga memberikan contoh-contoh reformasi kebijakan yang diambil dan proses pengambilan kebijakan yang dilakukan, termasuk aspek politik pengambilan keputusan tersebut.
Selanjutnya, agenda utama dialog dibagi menjadi 2 sesi utama, yaitu sesi 1 (Tackling Immediate Challenges Facing Developing Countries) dan sesi 2 (Strengthening International Cooperation for Sustainable and Inclusive Growth). Demikian dilansir dari laman kemenkeugoid, Minggu (14/5). [jp/jup]
