WahanaNews.co | Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan pada Kamis (13/07), secara luring di Jakarta.
Banyak harapan yang disampaikan Menteri Keuangan melalui transformasi DJPK tersebut, diantaranya harapan dengan adanya kegiatan pelantikan ini dapat membuat kinerja DJPK semakin baik dan unggul sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk mengenai pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Baca Juga:
Dorong Ekosistem Olahraga Berkelanjutan, Kemenkeu Tawarkan Skema Pengelolaan Aset yang Lebih Modern
Mengingat Indonesia merupakan negara yang sangat besar, baik dari sisi geografis, jumlah penduduk, luas daratan, hingga keberagaman dari masing-masing daerahnya.
“Masih banyak pekerjaan rumah di sana yang harus kita lakukan. Apakah transfer itu betul-betul menyebabkan daerah bisa menjalankan fungsinya sebagai organ pemerintahan di dalam menciptakan masyarakat adil, makmur dan melayani masyarakat - Apakah betul fungsi yang di desentralisasi itu kemudian muncul dalam bentuk kinerja. Kinerja dari pemerintah daerah yang hasil akhirnya adalah output outcome yang bisa kita ukur,” ungkap Menkeu.
Menkeu juga berharap, melalui transformasi yang dilakukan DJPK akan mampu membangun pemikiran-pemikiran kritis serta mampu memupuk kerja sama dengan sinergi, baik antar bagian di dalam DJPK sendiri, antar unit di Kementerian Keuangan, hingga mampu berkolaborasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga di pusat maupun di daerah.
Baca Juga:
Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Perusahaan, Kejagung Tiba-Tiba Cabut Status Cekal Bos Djarum
“Buatlah teamwork yang betul betul kompak. Hilangkan ego masing-masing unit direktorat atau fungsional. Karena kalau itu yang terjadi, maka yang rugi adalah Indonesia,” tuturnya.
Fleksibilitas dalam menciptakan berbagai terobosan, inovasi, keratifitas, dan solusi juga diharapkan Menkeu dapat diwujudkan oleh seluruh jajaran DJPK untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran itu bisa terdistribusikan merata ke seluruh pelosok Indonesia.
“Jadi kalau kita lihat masih ada tantangan pembangunan di sini, kemiskinan ekstrim belum diatasi, stunting masih ada, adanya ketimpangan, adanya jalan yang rusak, ada anak-anak yang masih belum bisa sekolah, Anda harus gelisah dan harus bisa menjawab melalui tugas, fungsi dan seluruh kewenangan, serta sumber daya yang kita miliki,” tegasnya.
