“Kami ingin bansos tidak hanya menjadi perlindungan sosial, tetapi juga pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan," ujar Gus Ipul.
Terakhir adalah evaluasi dan pemutakhiran data. Kemensos akan memperbarui data penerima bansos secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Baca Juga:
Kemensos Bangun Kampung Nelayan untuk Kesejahteraan Warga
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang mengintegrasikan data DTKS, P3K dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), akan menjadi dasar penyaluran bansos.
Data ini diperbaharui secara berkala melalui jalur formal dengan musyawarah desa hingga ke dinas sosial dan jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos.
Gus Ipul menjelaskan bahwa triwulan pertama tahun ini masih menggunakan data lama, sementara Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional digunakan secara penuh mulai triwulan kedua atau ketiga.
Baca Juga:
Mensos Undang Peminat Rolls-Royce dan Barang Mewah untuk Ikut Lelang Aset HTT
“Kami akan memastikan tidak ada lagi ASN, TNI, Polri, atau pihak lain yang tidak berhak mendapatkan bansos,” katanya.
Rapat ini dihadiri oleh pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rachmat Pambudy, dan perwakilan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Kementerian Dalam Negeri. Dengan kolaborasi lintas sektor, Kemensos berkomitmen menjadikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.
[Redaktur: Zahara Sitio]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
