WahanaNews.co | Dalam mendukung peningkatan kualitas jasa konsultasi di sektor konstruksi, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah turut menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) INKINDO 2023 yang mengusung tema “Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultasi Nasional Sektor Konstruksi,” Kamis (25/5) di Jakarta.
Dalam sambutannya, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah yang hadir mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sebagai salah satu asosiasi badan usaha jasa konstruksi yang terakreditasi, INKINDO harus mengacu pada Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2021 sehingga dapat berkontribusi aktif dan menjalankan perannya dengan baik.
Baca Juga:
Tingkatkan Daya Saing, Kementerian PU Gelar Konstruksi Indonesia 2024 di ICE BSD
Peran asosiasi badan usaha jasa konstruksi selain memberdayakan anggotanya dengan melaksanakan pengembangan usaha berkelanjutan, juga meningkatkan kompetensi badan usaha, dan melindungi kepentingan anggota.
“Asosiasi juga berperan dalam meningkatkan etika badan usaha dan mendukung Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Badan Usaha, serta menjadi pelaku utama dalam mendukung program percepatan pembangunan dan memberikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif untuk kemajuan pengembangan jasa konstruksi Indonesia,” kata Fatah.
Pada tahun 2023, Kementerian PUPR diberikan anggaran sebesar Rp125 triliun untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di Indonesia, baik di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan. Dalam nilai tersebut, dialokasikan pula Rp21 triliun untuk dukungan pembangunan IKN.
Baca Juga:
Konstruksi Indonesia 2024, Menteri Dody Tekankan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Selain tugas prioritas tersebut, Kementerian PUPR melalui Instruksi Presiden No.3 Tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah mendapat amanah untuk melaksanakan paket pembangunan jalan daerah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp32,79 triliun.
Pekerjaan berupa penanganan jalan dan jembatan dengan jumlah sekitar 996 paket kegiatan, yang terdiri dari paket pekerjaan konstruksi dan paket jasa konsultansi konstruksi.
Menurut Fatah, masifnya pembangunan infrastruktur harus diimbangi pula dengan jumlah tenaga ahli yang mumpuni untuk mengisi kebutuhan pembangunan jasa konstruksi.
