WahanaNews.co, Jakarta - Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam penanganan isu perubahan iklim. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa komitmen ini tertuang dalam sisi pengelolaan anggaran APBN yang mendukung keberlanjutan ekonomi hijau dan pengelolaan perubahan iklim berdasarkan prinsip just and affordable transition.
“Dalam anggaran kami menguraikan komitmen terhadap ekonomi hijau dalam tiga bagian terpenting anggaran. Setiap anggaran negara memiliki tiga bagian penting yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Hari ini saya ingin menunjukkan sedikit tentang komitmen terhadap lingkungan dan transisi ekonomi,” ungkap Wamenkeu pada Acara Peluncuran Laporan Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan Indonesia oleh Decarbonization for Development Lab CSIS Indonesia di Jakarta, Senin (1/7).
Baca Juga:
Indonesia Tunjukkan Ketahanan Ekonomi dan Komitmen Masa Depan pada Peluncuran Survei Ekonomi OECD 2024
Sisi pendapatan APBN tidak hanya terkait dengan mengumpulkan penerimaan negara yang akan digunakan sebagai belanja, termasuk untuk mendukung ekonomi hijau.
Namun, kebijakan pendapatan negara digunakan untuk memberikan insentif dan disinsentif bagi aktivitas ekonomi, termasuk yang terkait dengan penanganan perubahan iklim dan penurunan emisi karbon. Berbagai insentif sudah diberikan Pemerintah seperti insentif pajak untuk kendaraan listrik, pembebasan bea masuk investasi energi terbarukan, dan insentif untuk teknologi ramah lingkungan lainnya.
Dari sisi belanja, komitmen ditunjukkan dengan alokasi belanja perubahan iklim. Sejak 2016, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Climate Budget Tagging yang didasarkan pada kesadaran atas kebutuhan anggaran dalam penanganan iklim.
Baca Juga:
Kemenkeu Luncurkan Community of Practices (CoPs) untuk Tingkatkan Pemanfaatan Data Analytics
Sementara pada sisi pembiayaan, Indonesia aktif mengembangkan instrumen pembiayaan yang mendukung ekonomi hijau seperti Green Sukuk, SDGc Bond, dan Blue Bond. Indonesia menjadi pionir yang mengkombinasikan pembiayaan hijau dan sukuk.
Selain melalui APBN, Indonesia juga membangun platform untuk menarik dan mengelola dana sektor swasta. Hal ini diantaranya dengan program Energy Transition Mechanism dan inisiatif Just Energy Transition untuk menciptakan ekosistem yang mendukung transisi energi dan pengurangan emisi karbon.
“Kita perlu untuk mewujudkan ekonomi hijau dan keberlanjutan. Kita wujudkan untuk menuju ke transisi. Ini bukan sesuatu yang tercapai dalam waktu singkat,” pungkas Wamenkeu. Demikian dilansir dari laman kemenkeugoid, Selasa (2/7).
