WahanaNews.co | Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi minta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membatalkan rencana tarif baru Commuterline atau Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis penumpang kaya dan miskin.
"Terhadap wacana tersebut kami berpendapat sebaiknya Menhub membatalkan wacana kebijakan untuk menerapkan dual tarif di dalam tarif Commuter Line/KRL," kata Tulus, dilansir dari Kompas.com, Selasa (3/1/2023).
Baca Juga:
Nyaris Tergilas Kereta, Ini Detik-detik Wanita Terjatuh ke Area KRL Stasiun Manggarai
Tulus mengatakan, wacana tarif KRL tersebut harus dibatalkan karena bermasalah dari sisi politik manajemen dan transportasi publik.
Ia mengatakan, subsidi untuk transportasi massal harus dilakukan dan merupakan insentif bagi para pengguna kendaraan pribadi yang menggunakan KRL.
Selain itu, menurut Tulus, sistem pembayaran tersebut secara operasional akan sulit diimplementasikan.
Baca Juga:
Viral Turis AS Takjub Lihat KRL Jakarta, Singgung Stasiun New York yang Jorok
"Sistem dual tarif di lapangan akan menciptakan ketidakadilan baru dan bahkan berpotensi menimbulkan chaos dalam pelayanan, Sistem dual tarif jika diterapkan merupakan suatu kemunduran (setback) yang cukup serius," ujarnya.
Tulus berpendapat pemerintah sebaiknya melakukan melakukan review terhadap tarif KRL Jabodetabek.
Ia mengatakan, berdasarkan survei YLKI, pemerintah memiliki ruang untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek sebesar Rp 2.000 untuk 25 km pertama.
