Jika menolak, maka harus membayar denda. Tidak hanya itu, para wanita dipastika takkan bisa mendapat pekerjaan baru, tanpa dokumen resmi yang dikeluarkan militer Ukraina bahwa yang bersangkutan telah mengikuti wajib militer.
Selain wanita, militer Ukraina juga memaksa para narapidana untuk berperang. Pada akhir Mei 2022 lalu, 363 narapidana dibebaskan, untuk dimasukkan ke program wajib militer.
Baca Juga:
Prabowo Kritik Ketergantungan ASEAN ke Kekuatan Global, Tawarkan Jalan Ekonomi Tengah
Tindakan militer Ukraina ini mendapat sorotan dari purnawirawan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia (VSRF), yang juga merupakan jurnalis militer, Kolonel (Purn.) Viktor Baranets.
Pemaksaan perekrutan wajib militer yang dilakukan Ukraina, dipandang Baranets jadi bukti nyata kekalahan negara itu.
Tak cuma prajurit, militer Ukraina juga membutuhkan sosok perwira untuk menjadi pemimpin unit militer dikarenakan banyak yang tewas dalam perang
Baca Juga:
Pidato Strategis Prabowo di SPIEF Rusia: Seruan Kedaulatan Pangan hingga Energi Bersih
"Tidak cukup tentara dan perwira untuk dikontrak. Kekurangan personel dalam militer Ukraina meningkat, karena selama operasi khusus sejumlah besar Neo-Nazi yang berpengalaman tewas," ucap Baranets.
"Dan, orang-orang cadangan yang saat ini dikirim ke pertempuran tidak cocok untuk tugas itu. Tetapi yang lebih penting ada kekuarangan staf tidak hanya di militer, tetapi juga di Pasukan Pertahanan Teritorial. Itu sebabnya, bahkan wanita juga dipanggil," katanya. [rin]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
